Semangat Transparansi di Daerah, Kades di Malang Beber Penggunaan APBDes

Malang - Mungkin ini yang pertama kali dilakukan Kepala Desa (Kades) dengan memasang baliho besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal itulah dilakukan Danis Setya Budi Nugraha, Kades Gondowangi di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Baliho berukuran besar didirikan Danis mengangkat judul besar 'Gondowangi Desa Mandiri'. Dicantumkan bahwa Pemdes Gondowangi bersama BPD menyepakati APBDes 2016 untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Foto: M Aminudin/detikcom

Total APBDes yang dimiliki desa ini mencapai sekitar Rp 1,221 miliar, berasal dari Pendapatan Asli Desa Rp 13 juta lebih, ADD sebesar Rp 485 juta, Dana Desa senilai Rp 650 juta, BHP Rp 22 juta, dan hibah sebesar Rp 48 juta lebih. Sebanyak 32,4 persen diperuntukkan bagi penyelenggara pemerintahan, dan 67,6 persen untuk masyarakat dan pembangunan.

Kades Dani mengaku, publikasi anggaran sengaja dilakukan yang pertama semangat transparansi, kedua menguatkan partisipasi masyarakat, karena mereka akan merasa memiliki anggaran tersebut.

"Kita sesuai aturan baik Kemendagri, Kemendes, Permenkue, semua kita rangkum agar masyarakat tahu," aku Danis berbincang dengan detikcom, Sabtu (25/6/2016).

Foto: M Aminudin/detikcom

Dia melanjutkan, mengacu kepada aturan di atas sekitar 67,2 persen APBDes digunakan untuk peningkatan infrastruktur yang pertama dengan semangat menggiatkan ekonomi lokal.

"Prioritasnya menunjang kebutuhan warga dan ekonomi lokal. Contoh jalan menuju area persawahan, gang-gang kecil jalannya diperbaiki. Secara tidak langsung infrastruktur baik, akan membangkitkan semangat warga untuk bekerja," sambung dia.

Diungkapkan, dalam proses peningkatan infrastruktur nanti secara total akan melibatkan warga. Ketua RT bersama tokoh masyarakat akan menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Mereka sebelumnya diberikan pelatihan bagaimana menjalankan manajemen penggunaan anggaran.

Foto: M Aminudin/detikcom

"Jadi semua warga ikut andil secara profesional hingga partisipasinya bisa lebih. Semisal pembangunan paving, jika anggaran kurang, warga bisa menyelesaikan dengan kerja bakti dengan membagi biaya upah untuk kebutuhan selama gotong royong," ungkap dia.

Setelah proses pembangunan, TPK akan menyampaikan penyerapan anggaran dan menyerahkan kepada Pemdes. "Kami punya mimpi Gondowangi mandiri. Kita juga punya Bumdes yang terbagi menjadi dua fungsi, profit dan non profit. Non profit terbagi dua yakni pengelolaan sampah dan proses penanganan pasca panen padi, kita membeli gabah petani untuk diolah premium dan menjualnya kepada masyarakat dengan harga di bawah premium," beber alumni Universitas Negeri Malang (UM) ini.

Danis mengaku, Gondowangi merupakan desa suburban dengan penduduk kurang lebih 8.200 jiwa. Sumber Daya Manusia (SDM) benar-benar dijadikan potensi dengan meningkatkan kompetensi.

Foto: M Aminudin/detikcom

Salah satunya dengan memberikan sertifikasi bagi tukang bangunan. "Ini kan masanya MEA, bila tukang bangunan atau jasa konstruksi sudah memiliki sertifikasi secara kompetensi mereka sudah layak.

Gondowangi adalah desa suburban, jika tidak SDM-nya tidak ditata secara baik, akan kacau. Karena tidak punya sumber daya alam untuk dijadikan potensi," tandasnya.

Foto: M Aminudin/detikcom

Danis juga menggandeng sejumlah stakeholder untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM Gondowangi. Perpustakaan desa turut didirikan bersamaan dengan pelestarian budaya wayung krucil sebagai ikon Desa Gondowangi. (ugik/trw)