Uji Kepatutan Tito Menuju Posisi Kapolri Dianggap Formalitas Semata

Jakarta - Seluruh Fraksi di DPR sudah menyatakan mendukung usulan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Komjen (Pol) Tito Karnavian sebagai Kapolri. Fit and propers test (uji kelayakan dan kepatutan) yang akan dilakukan Komisi III kepada Tito dianggap sebagai formalitas saja.

"Fraksi PKB mendukung sepenuhnya. PKB justru ingin mempercepat prosesnya malahan. Karena semua sudah dilakukan, PPATK dan KPK sudah beri informasi terkait masalah-masalah pada aspek keuangan, tidak ada masalah," ungkap Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat berbincang dengan detikcom, Rabu (22/6/2016) malam.

Jazilul pun mengaku bahwa Fraksi PKB selama ini mengajak fraksi-fraksi lain agar mendukung Tito untuk menjadi 'Trunojoyo 1'. Kepada teman-teman fraksi lain, PKB disebut selalu membantu memberi penjelasan tentang rekam jejak dan prestasi Tito yang dianggap outstanding.

"Fit and proper test hanya tinggal mendengarkan visi dan misi beliau. Hanya tinggal mencermati pemaparannya, biasanya pokok-pokok standar. Tapi yang penting bukan pada hal yang diucapkannya tapi pada record sejarah dan visi ke depannya bagaimana," kata Jazilul.

Fraksi PKB pun memberi saran agar pemaparan visi misi Tito dipercepat saja. Artinya pendalaman yang biasa dilakukan oleh anggota-anggota Komisi III dianggap Jazilul tidak perlu lama-lama dilakukan.

"Jadi omong-omong dipercepat saja saya pikir. Sebab yang jadi indikator, tidak ada satupun masyarakat dan lembaga apapun yang komplain tentang beliau. Besok hanya sedikit mempertajam saja ke visinya, maka cepat-cepat aja besok," sebutnya.

"Soal reformasi internal Polri seperti apa, dan sebagainya. Termasuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan polisi, konsepnya begitu ya. Fit and proper test tinggal formalitas aja," imbuh Jazilul.

Meski semua fraksi memberi dukungan kepada Tito untuk menjadi Kapolri baru, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai proses fit and proper test perlu dilakukan dengan cermat. Sebab detil tentang program-program yang dirancang Tito pada masa kepemimpinannya kelak menjadi jaminan dari harapan masyarakat. DPR disebut harus berperan dalam hal tersebut.

"Fit and proper test kan tujuannya juga untuk memberikan pesan-pesam. Pesan politik untuk calon Kapolri yangg baru tentang apa yangg menjadi concern DPR," kata Arsul saat dihubungi terpisah, Rabu (22/6) malam.

Disebut Sekjen PPP ini, ada banyak masukan dari masyarakat terkait kinerja Polri. Dan hal tersebut, kata Arsul, perlu disampaikan dan dibahas dengan Tito sebelum ia resmi menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.

"Kan banyak berdasarkan masukan masyarakat misalnya dalam penanganan terorisme. Ada yang menganggap pendekatan Polri semakin bergeser. Tidak lagi pada basis pendekatan sistem peradilan pidana, tapi kebanyakan pada pendekatan sistem perang," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Walau semua fraksi sudah merestui Tito, bukan berarti fit and proper test dianggap remeh.

"Kalau kami PAN tetap akan menyampaikan beberapa persoalan bangsa yang harus menjadi pekerjaan rumah untuk pak Tito. Misalnya masalah narkoba, miras, kejahatan seksual dan masalah penanganan teroris," ujar Yandri lewat pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (22/6) malam.

Sebelumnya Komisi III DPR sudah mendatangi Tito di rumahnya untuk mendalami visi-misi mantan Kapolda Metro Jaya itu menuju posisi jabatan barunya. Didampingi istrinya, Tito banyak mendapat apresiasi dari anggota Komisi III atas kesederhanaan keluarganya. (elz/jor)