Luhut Soal Kapal China di Natuna: Posisi Kita Kuat Secara Hukum Internasional

Jakarta - Kapal berbendera China ditangkap TNI AL ketika melakukan illegal fishing di laut Natuna. Pemerintah China kemudian menyampaikan proses atas tindakan tersebut. Namun pemerintah RI menegaskan posisi Indonesia kuat secara hukum internasional.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah RI juga sudah berkonsultasi dengan pakar hukum laut internasional Prof Hasjim Djalal. Menurut Prof Hasjim kuat di mata hukum internasional.

"Kedaulatan kita tidak bisa ditawar-tawar. Pak Hasjim Djalal (pakar hukum laut internasional) sudah kasih pencerahan ke kita. Bahwa posisi kita kuat secara hukum internasional," ujar Luhut di kantor MMD Initiative, Jl. Dempo, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Luhut melanjutkan bahwa apa yang dilakukan Indonesia sudah sesuai prosedur internasional. Tindakan yang diambil TNI AL karena kapal berbendera China tersebut melanggar batas wilayah perairan Indonesia.

Luhut menjelaskan kapal tersebut punya motif ekonomi ketika berada di Zona Ekonomi Ekslusif. Tembakan peringatan terpaksa dilakukan karena mereka tidak menggubris aparat TNI AL yang ada di atas KRI Imam Bonjol.

"Itu kan ZEE kita, kalau pelayaran internasional boleh tidak perlu izin kita. Tapi kalau mereka sudah ekonomi ya mereka harus izin kita," tutur Luhut.

"Ya itu kita tangkap, sesuai dengan prosedur internasional. Diperingatkan, tapi tidak gubris. Terus terakhir tembak haluan terus tembak buritan. Itu kita tunjukkan kedaulatan kita," tambahnya. (rvk/rvk)