MUI: Keharmonisan Umat Beragama Harus Tetap Dijaga

Jakarta - Dewan Pertimbangan MUI menggelar rapat pleno ke IX bertema Strategi Kebudayaan Umat Islam Indonesia. Dalam rapat tersebut dibahas rancangan mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke 100 tahun, yang jatuh pada tahun 2045. Menyongsong kemerdekaan ke-100, salah satu yang harus dijaga adalah keharmonisan umat beragama.

"Kemerdekaan Indonesia 100 yang jatuh pada tahun 2045, Islam mempunyai andil besar dalam kemerdekaan bagaimana membangun Indonesia dalam pandangan Islam," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin seusai rapat pleno di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

"Bagaimana langkah-langkahnya nanti kita pikirkan. Kita dorong keadilan tercipta dalam sosial budaya, politik, pendidikan dan aspek lainnya. Tetapi tidak lepas dalam Pancasila," sambung dia.

Menurut Din, sebagai umat Islam bisa memberikan predikat apa pun nama rencana ulang tahun Indonesia asal bisa dipertanggungjawabkan. Serta Islam, kata Din yang bisa memperkuat landasan budaya yang ada di Indonesia.

"Posisi umat Islam lemah dalam politik. Kalau puasa warung tutup toleransi nasional tapi politik membebaskan dan negara mengambil posisi dalam keadilan," ujar dia menyinggung kejadian baru-baru ini yang hangat di dalam masyarakat.

Selain membahas tentang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan visi misi "Indonesia 45" dari pandangan Islam, dewan pertimbangan MUI juga mengimbau agar menjaga keharmonisan kehidupan beragama.

"Ada yang mengangkat kebatinan umat Islam bagian besar tapi berada pada posisi tertuduh seperti dianggap kurang toleran. Kalau tidak toleran, lalu apa artinya sejak dulu dengan segala kebijaksanaan negarawan Islam," jelas dia.

Ia pun mengingatkan agar tidak merendahkan posisi umat Islam dalam segala bidang dengan menguasai sektor-sektor strategis. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan kekacauan.

"Kita mengingatkan semua pihak, baik dari internal maupun luar, umat Islam jangan didiskreditkan. Termasuk menguasai ekonomi politik untuk mendiskreditkan umat Islam. Karena yang rugi adalah bangsa Indonesia. Negara Pancasila ini bisa terganggu dan memicu radikalisasi kalau treatment tidak berkeadilan bagi umat Islam," pungkas dia. (rvk/rvk)