Dukung Pembaruan Kena Sanksi
PDIP Riau Tetap Dukung Mega
Selasa, 22 Mar 2005 16:36 WIB
Pekanbaru - Dalam Kongres II di Bali nanti, dapat dipastikan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan DPD PDI Provinsi Riau memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Bila ada DPC yang mendukung kelompok pembaruan PDIP, maka akan dikenaian sanksi.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Riau, Suryadi Khusaini, mengungkapkan hal itu saat ditemui detikcom, di ruang kerjanya Gedung DPRD Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru, Selasa (22/3/2005). Menurut Suryadi, dari 11 DPC PDIP yang ada di Riau, dalam konfercab khusus yang diadakan pada akhir Februari lalu, seluruhnya telah sepakat untuk tetap mengusung Mega menjadi tampuk pimpinan tertinggi di partai banteng gemuk itu. "Kita semua telah sepakat untuk tetap memilih Mega. Pertimbangannya, Ibu Mega masih layak dan sangat dibutuhkan arus bawah untuk menjadi ketua umum. Mega sangat berpengalaman memimpin partai dibanding beberap calon lainnya," kata Suryadi.Suryadi yang juga Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PDIP menjamin dalam kongres di Bali nanti, tidak satu DPC pun yang akan berkhianat. "Bila ada DPC yang tidak memilih Mega, kita akan memberikan sanksi intern di partai. Sebab keputusan untuk memilih Mega bukan keputusan pribadi, tapi sudah keputusan DPC masing-masing, juga keputusan DPD PDIP Provinsi Riau," jelasnya.Bagaimana kelompok pendukung Guruh Soekarnoputra yang membawa bendera pembaruan partai? Menurut Suryadi, kelompok itu sebenarnya bertujuan untuk menjatuhkan Mega lewat konflik keluarga besar Soekarno. Kelompok itu sengaja diciptakan untuk menggeser Mega."Kelompok itu sebenarnya tidak berani berhadapan langsung dengan Ibu Mega. Jadi kelompok itu memanfaatkan konflik secara kekeluargaan antara Guruh dan Mega. Guruh ini diperalat kelompok tersebut," katanya.Dalam kongres nanti pihaknya akan mengirimkan 48 utusan. Mereja terdiri dari 11 DPC yang diwakili 4 utusan dan dari DPD PDIP Riau sebanyak 4 orang. Selain itu pihaknya juga akan membawa 250 orang simpatisan dan kader PDIP.
(nrl/)











































