Ahok Soal Audit BPK: Dia Merasa Benar, Kami Juga Merasa Benar

Jakarta - Meski KPK sudah menyatakan tak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang didasari laporan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun BPK masih bersikeras laporan dan auditnya benar.

BPK bahkan masih meyakini auditnya yang memuat kerugian negara Rp 191 miliar harus dikembalikan Pemprov DKI. Namun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mau menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi BPK itu. Ahok menilai hasil kerja BPK itu sudah terbukti 'tak berbuah'.

"Makanya kalau enggak ada kerugian negara, mau dikembalikan bagaimana coba?" kata Ahok di Plenarry Hall JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Bagi Ahok, pembelian lahan itu sudah tunai dan final. Tak ada lagi yang perlu dirisaukan kini. Perkara BPK yang masih memeluk erat keyakinannya, tentu itu tak bisa bertemu dengan keyakinan Ahok bahwa pembelian lahan itu tak bermasalah, tak melawan hukum, dan tak memuat unsur pidana.

"Dia merasa benar, kita merasa beli benar. Apa yang harus dibalikin? Makanya saya sampaikan, itu temuan pemeriksaan yang tidak bisa ditindaklanjuti," ujar Ahok.

Kini BPK terlihat punya posisi yang kontras dengan KPK. Namun, menurut Ahok, bukan hanya itu. BPK juga bisa menjadi berseberangan dengan lembaga lain. Soalnya, prosedur penetapan harga tanah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan alamat lahan RS Sumber Waras itu juga ditentukan oleh lembaga lain. Bila BPK terus mempermasalahkannya, sama artinya BPK melawan lembaga-lembaga terkait.

"BPK kalau ngomong seperti itu hasil auditnya, dia bukan hanya tabrakan dengan KPK, tapi tabrakan dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," tutur Ahok.

Ahok tak takut bila tak menindaklanjuti rekomendasi BPK. Dia memprediksi, paling banter BPK hanya akan mengeluarkan sanksi administrasi untuk Pemprov DKI. Atau juga, BPK akan selalu memberi status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemprov DKI.

"Paling tetap WDP, tidak wajar, ya terserah saja," ucap Ahok.

Ingatan Ahok tiba-tiba melayang kembali ke pelaporannya terhadap Efdinal, kala itu Kepala BPK DKI. Ahok melaporkan Efdinal ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI. Namun laporan Ahok itu tak ditindaklanjuti.

"Nah sekarang saya tanya mahkamah kode etik sudah tahu audit ngaco, ada oknum yang ngaco, kok enggak disidang? Saya mau tanya mahkamah kode etik menyidangkan Efdinal enggak? Hasil audit ini mah buah simalakama dong. Dimakan maka bapak mati, enggak dimakan maka emak mati. Lucu saja," tandas Ahok.
(dnu/Hbb)