Sutiyoso: Pembentukan Intelijen Kemhan Belum Dibicarakan

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menyebut usulan pembentukan badan intelijen Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum dibicarakan pemerintah. Sutiyoso juga mengaku belum mengetahui konsep badan intelijen yang diusulkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

"Suatu saat kalau sudah dibicarakan pemerintah pasti kita diajak bicara. Kita tunggu saja," kata Sutiyoso usai buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPR Ade Komarudin Jl widya Chandra, Jaksel, Senin (20/6/2016).

Sutiyoso menolak berkomentar mengenai urgensi pembentukan badan intelijen yang disebut Kemhan untuk menyuplai informasi pertahanan negara. Sutiyoso memang belum pernah berkomunikasi dengan pihak terkait.

"Aku belum bisa komentar ya, karena saya nggak tahu badan intelijen hankam seperti apa bentuknya, tupoksinya apa. Itu kan aku belum ngerti. Jadi bagaimana mau komentar," sambungnya.


Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengaku sudah membicarakan rencana pembentukan badan intelijen tersebut dengan Presiden Joko Widodo. Intelijen di Kemhan nantinya bertugas memasok informasi menyangkut pertahanan negara.

"Sudah dibicarakan ke Pak Jokowi. Saya bilang Kemenhan di dunia ini yang paling aneh satu, Pak. Apa? Indonesia. Salah satunya itu," ujar Ryamizard kepada wartawan di Jalan Merdeka Barat, Kamis (9/6).

Ryamizard mengatakan, akan melakukan perekrutan untuk mengisi badan intelijen ini. Dia menegaskan badan intelijen juga dimiliki Kemhan di negara-negara lain. "Coba cari di dunia yang Kemenhan yang nggak ada intelijen cuma kita," tuturnya.

Sedangkan Wapres Jusuf Kalla pernah mengatakan pemerintah belum melakukan pembahasan atas usulan pembentukan badan intelijen di Kemhan. JK berpendapat pembentukan badan/lembaga baru belum diperlukan saat ini.

"Belum dibicarakan. Tapi saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini," ujar JK di Kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).

Usulan-usulan pembentukan badan baru yang diajukan kementerian, menurut JK, harus dikaji. JK tak ingin usulan badan intelijen sebagaimana yang diinginkan Kemhan akan tumpang tindih dengan BIN

"Tentu harus dipahami bahwa intelijen harus ada koordinasinya. Kalau tidak, nanti salah-salah (fungsi/peran) karena ada BIN. Nanti kita lihatlah, di samping itu setiap organisasi kan harus disetujui oleh pemerintah," ujar JK. (fdn/tfq)