Kapolri Minta Tak Ada Lagi Pungli di Pelayanan Publik

Jakarta - Banyak hal yang disampaikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat memberikan pengarahan kepada pejabat tinggi Polri. Salah satunya, Kapolri menyoroti pungutan liar dalam pelayanan publik.

"Kapolri mengingatkan ada arahan Presiden yang disampaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang di sana ada ketentuan terkait PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Di mana sektor pelayanan itu yang selama ini terjadi penyimpangan yang sifatnya pungutan liar tidak boleh terjadi lagi," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (20/6/2016).

Kepada kepala satuan kerja, Kapolri juga mengingatkan tentang pelayanan fungsi intelijen hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK). Ada pjuga elayanan dalan konteks kepengurusan senjata api, hingga berkaitan dengan administrasi yang ada unsur PNBP.

"Saat ini tentu kami harus semaksimal mungkin mengupayakan seluruh sektor pelayanan publik, tidak boleh ada lagi yang namanya pungli yang tidak sesuai dengan penetapan harga yang ditentukan PNBP," ujar Boy.


(rii/aan)