Pengumpulan data dilakukan pada 2-7 Juni 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 400 responden yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan satu kepulauan (Jakarta utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu). Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error (4,9%) pada tingkat kepercayaan 95%.
"Dari elektabilitas top of mind, sebanyak (49,3%) masyarakat menyebut nama Gubernur Basuki Tjahaja purnama (Ahok) saat diberi pertanyaan siapa yang banyak dipilih untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Posisi kedua dan ketiga oleh Ridwan Kamil sebesar (9,3%) dan Yusril Ihza Mahendra sebesar (6,8%)," kata Managing Director Manilka Herzaky Mahendra Putra, di Hotel Cemara 2, Jl Kh Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nama-nama penantang lainnya, seperti Yusuf Mansur dan Yusril Ihza Mahendra juga berpotensi menjadi kuda hitam meski elektabilitas Ahok tetap di atas 50 persen ketika dihadapkan head-to-head dengan mereka. Posisi selanjutnya adalah Sandiaga S Uno (17%) dan Adhyaksa Dault (16%).
Sedangkan untuk kriteria utama calon Gubernur DKI Jakarta, masyarakat DKI mengharapkan Gubernur yang merakyat (33,3%), jujur dan bersih (31,8%) serta tegas (9,5%). Selanjutnya masyarakat yang akan memberi dukungan pada calon gubernur lewat jalur independen dan melalui jalur parpol besarannya sama, yakni sebanyak (56,5%).
"Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan dukungan parpol atau jalur independen bukanlah hal yang menjadi penentu pilihan masyarakat DKI Jakarta," kata Herzaky.
Dalam survei ini, Manilka Research & Consulting juga mensurvei terkait evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak (67,5%) masyarakat mengaku puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Isu kinerja yang diapresiasi di antaranya adalah kemudahan akses kesehatan (69,3%), pendidikan yang terjangkau (65,5%) dan penanganan banjir (54%). Di sisi lain, kinerja pemprov DKI di bidang penanganan kemacetan, pengangguran dan harga sembako yang terjangkau mendapatkan porsi ketidakpuasan paling tinggi.
"Kemacetan mencatat ketidakpuasan masyarakat sebesar (7,0%), sementara pengangguran sebesar (72,2%), dan harga sembako yang terjangkau sebesar (71.5%). Ironisnya, dua dari tiga isu yang paling tinggi mencatat ketidakpuasan masyarakat paling tinggi merupakan persoalan yang dianggap oleh pemilih DKI Jakarta paling tinggi urgensinya. Tingkat urgensi pengangguran sebesar (91,5%) dan kemacetan sebesar (90,8%)," ujar Herzaky. (erd/erd)










































