Perdebatan muncul pada saat pimpinan sidang yakni Plt Ketua DPD DKI Jakarta Yorrys Raweyai meminta perwakilan masing-masing pemilik suara menentukan nama untuk jadi pimpinan sidang Paripurna kedua. Perwakilan dari DPD II Golkar Kepulauan Seribu protes karena merasa tak diberi hak suara.
"Saya sepakat kalau semua juklak disesuaikan dengan Munaslub, tapi bagaimana dengan suara saya? Saya juga punya hak suara di sini!" kata salah seorang perwakilan dari Kepulauan Seribu itu di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (19/6/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mendengar keributan itu, Yorrys angkat suara. Dia menegaskan langkah DPP tegas dan ingin DPD Golkar DKI segera membentuk kepengurusan definitif.
"Saya sekali lagi katakan acuan dasar juklak dari munaslub. DKI itu vakum setelah meninggalnya almarhum (Priya Ramadhani). Kita ambil sikap tegas. DKI Jaya dengan ada persoalan ini mari selesaikan di dalam. Walaupun saya memiliki legalitas untuk langsung menunjuk pimpinan sidang, tapi saya tak pakai legalitas itu," kata Yorrys.
Setelah itu Yorrys meminta lima nama untuk memimpin Paripurna kedua. Dia meminta perwakilan Kepulauan Seribu dan SOKSI untuk berembug dengan segera.
Perdebatan pun berakhir dan Musda dilanjutkan. Yorrys lalu menyampaikan pertanggungjawabannya setelah menjabat sebagai Plt Ketua DPD Golkar DKI selama 6 hari.
Saat ini Paripurna kedua tengah berlangsung dengan pembacaan pandangan umum masing-masing pemegang suara di Musda. Dari 12 suara, sebanyak 5 suara mendukung Fayakhun jadi Ketua DPD Golkar DKI dan setuju bila Golkar mendukung Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Cagub DKI di Pilgub 2017. (bpn/erd)











































