Australia Dukung Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua

Jakarta - Pemerintah Australia mendukung keputusan pemerintah Indonesia mengenai opsi otonomi khusus untuk NAD dan Papua sebagai jalan keluar terbaik guna mengakomodir kepentingan-kepentingan lokal dan menyelesaikan konflik di kedua wilayah tersebut."Pemerintah Australia mendukung otonomi khusus bagi Aceh dan Papua sebagai solusi terbaik memenuhi keinginan local community. Kenyataan ini dikemukakan sebagai dukungan Australia terhadap keutuhan NKRI," kata Menko Perekonomian Aburizal Bakrie usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, (22/3/2005).Apa yang disampaikan Ical merupakan salah satu hasil kunjungan kerjanya ke Australia pada pekan lalu. Ikut dalam kunjungan kerja itu Menlu Hassan Wirajuda, Mendag Mari E Pangestu, Menprin Andung Nitimiharja dan Menkeu usuf Anwar. Para menteri ini mengikuti Ministrial Meeting bersama delapan orang menteri Australia sebagai persiapan kunjungan SBY ke Australia pada 31 Maret ini.Dalam pertemuan tersebut, menteri kedua negara telah menyepakati beberapa perjanjian kerjasama, diantaranya penandatangan kesepakatan mengenai rekonstruksi dan pembangunan di Indonesia berkenaan dengan bantuan sebesar 1 miliar dolar Australia kepada RI pasca tsunami.Aspek-aspek yang masuk dalam kesepakatan tersebut adalah implementasi bantuan dan pemanfaatan dana melalui proses pengambilan keputusan bersama dan proses tender kontrak dilakukan secara terbuka dan akuntabel.Bantuan sebesar 1 miliar dolar Australia itu terdiri dari 500 juta dolar Australia dalam bentuk grant (hibah), dan 500 juta dolar Australia lagi berupa pinjaman lunak tanpa bunga.Dari total dana tersebut, skema yang dapat dimanfaatkan segera adalah 50 juta dolar Australia untuk rehabilitasi Aceh terutama untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan, 10 juta dolar Australia untuk manajemen penanggulangan bencana, dan 5 juta dolar Australia untuk bantuan gempa bumi di Nabire dan Alor.Hasil pertemuan lainnya, kata Ical, pemerintah Australia memberikan arahan kepada LSM-LSM Australia yang beroperasi di Indonesia, terutama di daerah yang terkena bencana tsunami agar tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dan Australia.Namun demikian, LSM ini diharapkan tetap bersikap independen dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kemanusiaannya. (umi/)