DPR Diminta Tak Ulur-ulur Jadwal Uji Kelayakan Komjen Tito Sebagai Kapolri

Jakarta - DPR diminta tak menunda-nunda jadwal fit and proper test untuk calon Kapolri Komjen Tito Karnavian. Walau Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo sendiri pernah menyebut jadwal uji kelayakan akan dilakukan 22 Juli, namun kabarnya akan diulur-ulur.

"Mekanisme pemilihan Kapolri melalui DPR harus dilakukan, mengingat mandat Undang-Undang Kepolisian jelas menyebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR," jelas pegiat antikorupsi Emerson Yuntho memberi pandangannya, Sabtu (18/6/2016).

Menurut dia, keputusan Presiden Jokowi memilih Tito Karnavian sebagai calon Kapolri harus dihormati dan layak diapresiasi. Karena itu, pemilihan Kapolri yang juga merupakan hak prerogatif presiden dan selayaknya tidak dihambat. Apalagi Tito memiliki integritas, rekam jejak, kapasitas, serta komitmen untuk mendorong agenda reformasi dan antikorupsi di tubuh Polri. (Baca juga: DPR Belum Tentukan Jadwal Fit and Proper Test Komjen Tito, Diusahakan Sebelum Lebaran)

"Alangkah baiknya bila DPR tak mengulur-ulur dan menunda jadwal uji kelayakan mengingat posisi Kapolri penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia," jelas dia.

Tito memiliki tugas yang tentunya menjadi harapan masyarakat yakni menjadikan Polri sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Dan ini tentu harus didukung DPR, bila mereka memang mencintai Polri.

"Membangun dan menegakkan zona antikorupsi dan antisuap di lingkungan kepolisian secara konsisten menjadi prioritas yang harus dilaksanakan oleh Kapolri baru," tutur dia. (dra/dra)