Pemerintah Didesak Potong Jaringan Illegal Logging Papua

Jakarta - Gubernur Papua Yacobus P. Solussa meminta pemerintah pusat memotong jaringan penebangan kayu liar di Provinsi Papua.Permintaan itu disampaikannya kepada Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, (22/3/2005)."Bukan hanya mencari orang-orang yang salah. Kalau bisa bertujuan memotong jaringan dan menata kembali soal penebangan liar," kata dia kepada wartawan usai bertemu Wapres.Karena itu, Yacobus menyambut baik upaya pemerintah pusat untuk memberantas penebangan kayu liar, khususnya di Papua.Namun operasi pemberantasan tersebut diharapkan tidak menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat, khususnya terkait dengan ditahannya Kepala Dinas Kehutanan Papua karena telah mengeluarkan Izin Penebangan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA).Menurut Yacobus, selama ini masyarakat Papua tidak pernah mendapatkan keuntungan apa-apa dari hutan Papua. Dengan dikeluarkannya surat dari Menhut pada zaman pemerintahan Megawati, maka izin IPKMA tersebut dihentikan, dan kepala dinas terkait ditahan."Mereka jangan langsung dijadikan tersangka harus dilaksanakan proses hukum. Mereka tidak merugikan masyarakat dan negara," katanya.Pada kesempatan itu, Yacobus juga meminta pemerintah pusat tidak ikut campur pengelolaan hutan Papua."Pengelolaan hutan menurut UU No. 2 dan UU No.3 tentang otonomi daerah sudah diserahkan kepada daerah. Jadi jangan cabut izin itu," kata dia.Dalam menanggapi permintaan Yacobus, Wapres Jusuf Kalla berjanji akan melakukan rapat koordinasi dengan Menhut secepatnya. (umi/)