MPJ Buat Kontrak Politik dengan 7 Cagub DKI Muslim, Apa Isinya?

Jakarta - Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) yang beranggotakan para alim ulama menyodorkan kontrak politik ke beberapa tokoh muslim bakal calon Gubernur DKI. Seperti apa kontrak politiknya?

MPJ telah menjaring dan mengkerucutkan menjadi 7 tokoh muslim yang dinilai pantas menjadi Gubernur DKI mendatang. 7 tokoh tersebut yakni, Adhyaksa Dault, Sandiaga Uno, Nurdin Abdullah, Sjafrie Sjamsoeddin, Suyoto (Kang Yoto), Yusril Ihza Mahendra dan Ustadz Yusuf Mansur.

Koordinator Jaringan MPJ Taufan Maulamin mengatakan pihaknya telah melakukan kontrak politik dengan 7 tokoh tersebut. Namun kontrak tersebut belum dideklarasikan kepada publik.

"Kalau dalam Islam, kontrak politik itu akidah, akad. Itu bisa secara pribadi. Jadi yang namanya kontrak bisa secara tertulis, bisa juga pernyataan kepada MPJ. Kita juga pada hari ini sudah ada kontrak politik. Prof Dr Didin Hafiduddin (Ketua Dewan Syura MPJ) juga tentunya menunjuk 7 orang itu ada kontrak. Tentunta kontrak itu bahasanya harus cerdas. Kontrak itu bisa lisan saya berkomitmen, atau bisa juga secara tertulis. Nah, yang tertulis ini belum kita lakukan, dan mungkin akan kita lakukan secara hati-hati, karena ini akan dipublish," kata Taufan di Mesjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).

Dikatakan Taufan, kontrak politik tersebut adalah sebuah komitmen dari 7 orang itu bersama MPJ untuk membangun Jakarta yang lebih baik. "Jadi kontrak politik ini kan sebuah koimitmen atau keinginan pada persepahaman misi dan tujuan yang sama. Itu kontrak," katanya.

Apa isi kontrak tersebut?

Taufan menjelaskan, dalam kontrak itu, para tokoh itu harus berkomitmen untuk membawa Jakarta menjadi kota yang santun dan bijaksana. Pemimpin Jakarta nantinya juga harus bisa memberikan perlindungan kepada setiap agama.

"Pertama dia punya keinginan untuk membawa Jakarta yang santun, Jakarta yang bijaksana dan Jakarta yang membela semua agama," kata Taufan.

Kedua, dalam kontrak itu, MPJ ingin ada tokoh alternatif yang berasal dari kalangan muslim. Dia menegaskan, masih banyak tokoh muslim yang santun, jujur dan tidak korupsi.

"Kita ingin menawarkan alternatif, bahwa masih banyak orang Islam yang jujur dan tidak korupsi, yang adil dan tidak korupsi. Seakan-akan kan digiring, pembicaraan sana-sini seakan-akan tokoh Islam tidak berani dan malu-malu. Sehingga alternatifnya kok dari 7 juta orang masa tidak ada 10 orang. Dan insya Allah kita tidak akan mendesak kepada partai, dan jika nanti elektabilitasnya bagus, kemudian dukungan massa dan alim ulama baik, saya yakin pasti," jelas Taufan.

MPJ, kata Taufan, menginginkan Gubernur DKI yang santun dan bisa memberikan rasa adil kepada warganya.

"Jadi saya pada komitmen, siapapun yang memimpin Jakarta dia harus santun, dia harus cerdas dan dia harus membela semua agama. Merasakan kepedihan bagaimana rasa keadilan. Kita harus merasakan keadilan masyarakat. Bagaimana agar pembangunan ke depan efektif, sementara beban yang dilontarkan, riu rendah, konflik di mana-mana, penggusuran di mana-mana, seolah-olah terstigma bahwa hanya orang kaya yang dibela. Seakan-akan terstigma bahwa rakyat miskin ini tidak berhak untuk hidup di masyarakat. Ini yang kita edukasikan ke masyarakat," kata Taufan.

Dijelaskan Taufan, para tokoh dan MPJ sepakat jika nanti ujungnya hanya akan ada satu calon yang diusung. Namun, dia membantah jika MPJ disebut akan menjadi kelompok relawan atau mesin pemenangan bagi calon tersebut.

"Enggak. Kita adalah sekelompok alim ulama yang menyidorkan beberapa kriteria dan mengedukasi masyarakay bahwa mari kita melakukan suatu upaya untuk kontestasi. Jadi hak konstitusi itu harus digunakan," katanya.

Lalu, apakah 7 tokoh ini sudah sepakat kontrak dengan MPJ?

"Tentunya. Dan saya tandaskan lagi, bahwa kontrak itu bisa sepemahaman visi, bisa juga lisan dan bisa juga secara tertulis," jawab Taufan.

(rjo/van)