Wapres Harap Penangkapan Pejabat Pengadilan di Kasus Suap Jadi Efek Jera

Jakarta - KPK menangkap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dalam dugaan suap putusan Saipul Jamil. Penangkapan oknum ini menambah daftar panjang oknum peradilan yang terseret kasus hukum.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap kasus-kasus penangkapan sebelumnya membuat oknum di peradilan menjadi takut berbuat korupsi.

"Tapi mudah-mudahan dengan langkah tegas ini, ada perubahan lah. Supaya ada ketakutan berbuat atau untuk tidak berbuat itu," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).

Lagkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem peradilan, keterbukaan dan munculnya kesadaran di lingkungan peradilan.

"Kalau soal korupsi semuanya. Mental tentu sistem ya, transparansi ya, karena kalau tidak, kadang-kadang orang mentalnya baik tapi tergoda karena ada kesempatan, ya terjadi lagi. Atau orang mental jelek tapi tidak ada kesempatan juga tidak terjadi juga," terang JK.

JK menambahkan, tidak hanya di sektor peradilan tetapi dibanyak sektor lainnya masih terjadi kecurangan.

"Puncaknya kan pemerintah membentuk KPK supaya lebih ampuh dengan segala macam kewenangan yang lebih tinggi daripada yang lain," jelasnya.

"Tapi itukan negara kita luas tidak semua pasti bisa dipantau secara langsung seperti itu," tambahnya.

JK mengakui bahwa dengan tertangkapnya oknum peradilan dalam kasus korupsi akan menyulitkan negara ini.

"Memang di pengadilan selalu kita menjalankan karena itu pertahanan daripada seluruh penyelenggaraan hukum kan. Kalau itu bobol maka memang menyulitkan semuanya," ujarnya. (bal/asp)