.webp)
Dukungan Golkar ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah dideklarasikan oleh Plt Ketua DPD Golkar DKI Yorrys Raweyai. Ternyata hal itu belum direstui oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.
"Belum ada surat. Kita tunggu surat lalu dirumuskan DPP dengan wanbin. Di dalam AD/ART dinyatakan bagaimana peran wanbin," kata Ical di rumah dinas Ketua MPR, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ical memang tak bicara soal dua nama yang dikabarkan bakal diusungnya di Pilgub DKI itu. Namun dia melontarkan isyarat tak akan mendukung calon independen.
"Dia sudah pilih independen. Kalau mau mengusung ya pilih jalur parpol," ucapnya.
"Apa yang disampaikan Wanbin wajib dilaksanakan," ujarnya menegaskan peran Wanbin.
Pandangan Ical ini langsung ditanggapi keras oleh 'musuh lamanya' yang kini jadi Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. Agung menegaskan DPP Golkar yang dipimpin Ketum Setya Novanto tak harus melaksanakan keputusan ataupun nasihat Dewan Pembina Golkar.
"Saya baca pernyataan bahwa apa yang diputuskan Wanbin harus dilaksanakan, itu keliru baik dalam AD ART sebelum Munas (Munaslub) Bali maupun pasca Munas," ucap Agung Laksono kepada detikcom, Kamis (16/6/2016).
"Bahwa Wanbin bisa diikutsertakan dalam pengambilan keputusan hal strategis seperti Pilpres atau ketua lembaga iya, tapi dia hanya sebatas memberi advise, pertimbangan, saran. Tidak ada kata wajib dilaksanakan," tegasnya.
Memang sempat ada yang mengusulkan agar masukan Wanbin wajib diikuti, tapi kata wajib itu akhirnya dihilangkan. "Apalagi Pilkada DKI memang strategis tapi lokal daerah. Sudah betul Yorrys mengatakan (pengesahan dukungan ke Ahok) tunggu Musda, karena di situ forumnya. Sehingga apa yang terjadi sekarang yang mengarah ke Ahok sudah benar," ucap Agung.
"Pertimbangan Wanbin boleh, kita hormati, tapi bukan wajib dilaksakanakan. Itu totally wrong," tegasnya.
Lalu apa ujung 'kisruh' perbedaan pandangan soal dukungan ke Ahok di internal Golkar ini? (van/tor)
