Pembenahan Internal Polri Diminta Jadi Prioritas Komjen Tito

Jakarta - Komjen Tito Karnavian jadi calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembenahan dan perbaikan internal Polri dinilai harus ikut menjadi prioritas Tito dalam memimpin Polri.

"Dalam konteks Polri ini, pembenahan ke dalam (internal) ini menjadi prioritas. Polri di luarnya tampak baik, tapi di internal terutama dalam pembinaan personel, kompetisi karier, belum sehat betul," kata pengamat kepolisian yang juga Guru Besar UI, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi detikcom, Rabu (16/6/2016) malam.

"Ada faktor-faktor yang kadang-kadang mereka (personel) itu lari ke kelompok-kelompok politik tertentu untuk mencari dukungan, ini tidak mandiri jadinya," sambungnya mengkritisi.

Selain itu, lanjut Bambang, Tito juga akan dihadapkan masalah-masalah internal Polri yang lain seperti masalah perencanaan yang dnilai belum berjalan baik. Bambang mencontohkan masih ada anggaran yang tersisa. Sehingga soal perencanaan ini harus dikontrol dari tingkat Mabes hingga Polsek.

"Kalau kemampuan penggunaan anggaran ini tidak profesional, maka dinamika kepolisian tentu juga akan berpengaruh," ujarnya.

Di tataran operasional, Bambang menuturkan, masyarakat mengharapkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di lingkungan reserse dan korps lalu lintas dibenahi dan diawasi dengan ketat.

"Dengan kepemimpinan Pak Tito ini, sangat berharap ini masyarakat. Harapan besar ada keberanian menutup peluang-peluang itu, tentunya dengan memperbaiki manajemen. Kalau itu tidak diperbaiki, ya omong kosong deh," tuturnya.



Bambang mengatakan, terkait masalah yang berpotensi bernilai politis harus dipertimbangkan secara matang. Dia mencontohkan seperti penggusuran. Bambang mempertanyakan apa seluruh penggusuran itu bertujuan untuk ketertiban masyarakat, sebab banyak rakyat kecil yang justru menjadi korban.

"Dinamika ekonomi harus menjadi pertimbangan Kapolri di dalam rangka dia menggunakan kekuatan untuk mengimbangi pemerintah. Efek-efek dari kebijakan politik yang bersifat penyimpangan perilaku atau pidana boleh ditangani, tapi kalau menggusur itu bukan, itu politis. Tetapi efeknya kalau orang membakar dan melawan itu boleh ditangani. Tapi kalau ikut merobohkan rumah itu bukan pekerjaan polisi," paparnya.

(Baca juga: Komjen Tito Harus Profesional dan Lepas dari Intervensi Politik)

"Polisi harus jujur, bagaimana Pak Tito nanti sanggup atau tidak, karena ini penuh harapan, pilihan Pak presiden yang saya nilai di tengah-tengah, tetapi kalau nanti meleset sedikit, orang akan melihat oh ternyata tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Polisi itu alat negara, bukan alat politik, ini harus diingat. maka semua yang dilindungi adalah termasuk rakyat kecil. tetapi jangan semena-mena kepada rakyat kecil," tutupnya.

(idh/hri)