KY Minta Pegawai MA Jadikan Kode Etik Sebagai Gaya Hidup

Jakarta - Sejumlah pegawai di Mahkamah Agung (MA) terjerat dugaan suap dan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Yudisial (KY) menilai hal ini terjadi karena kendurnya komitmen pegawai MA untuk menegakkan kode etik.

"MA lebih kuat dari KY dalam sisi apapun. Dari segi usia, perangkat, pengalaman, sumber daya, organiknya pasti lebih kuat. Jadi ini masalah komitmen," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi dalam acara buka puasa bersama di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2016).

Lebih jauh, Farid berharap pegawai MA dapat menjadikan kode etik sebagai gaya hidup. Ia juga mewanti-wanti jangan sampai ada dugaan bahwa KY atau DPR atau lembaga lain melakukan intervensi terhadap kebijakan MA.

"Jangan sampai kemudian DPR, KY dan pihak lain diundang untuk melakukan (yang) kalau menurut sebagian orang disebut intervensi kebijakan MA. Caranya adalah kembali kepada kode etik," ujar Farid.

"Kode etik dijadikan sebagai gaya hidup. Karena kode etik merupakan kontrol dari pihak lain untuk menghindari intervensi terhadap profesi," tambah Farid.

Selain itu, KY juga meminta MA melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari KY. Agar intervensi publik.

"Jika ada penguatan KY dengan penguatan rekomendasinya, rekomendasi yang tidak dijalankan MA itulah yang menjadi intervensi publik kepada kinerja MA. Sekali lagi kita berikan kepercayaan kepada MA," tutur Farid.

"Yang kita periksa adalah apakah ada pelanggaran kode etik. Maka yang kita beri sanksi adalah perilakunya. KY tidak pernah merekomendasikan putusan yang harus diubah," imbuhnya.

(rna/jor)