Salah satunya adalah penolakan dari beberapa pihak yang tidak setuju dengan Ramadan Toleran.
"Saya sempet disebut gila, goblok, gak mikir, otak di dengkul karena mengeluarkan kebijakan itu," ucap Dedi pada detikcom, Senin (13/6/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hanya saja waktu itu Purwakarta belum jadi sorotan media, kalau saat ini sudah jadi pembicaraan orang," tuturnya.
Bahkan sejak diberlakukan pada awal Ramadan tahun ini, Dedi mengaku banyak menerima apresiasi dari para kepala daerah lain. Tidak sedikit dari mereka yang ingin meniru kebijakan tersebut.
Hanya saja, kata Dedi, para kepala daerah lain belum siap 'perang' psikologi sehingga belum berani mengambil keputusan untuk memberlakukan Ramadan toleran di daerahnya.
"Yang menjadi problem di Indonesia saat ini adalah banyak orang atau kelompok yang mempresentasikan dirinya sebagai penegak syariat islam yang itu hanya diyakini oleh orang atau kelompok itu sendiri," katanya.
Disinggung soal kasus penyitaan makanan oleh anggota Satpol PP Serang terhadap salah satu rumah makan, Dedi mengatakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala daerah.
"Kalau Satpol PP itu kan menjalankan apa yang menjadi perda, edaran atau SK. Tapi kadang di lapangan secara teknis bisa terjadi over acting. Sehingga menurut saya kejadian kemarin itu bisa dibilang terlalu berlebihan," pungkas pria berusia 45 tahun itu.
Seperti diketahui awal Ramadan tahun ini Pemkab Purwakarta memberikan sekira 500 barner berisi imbauan Ramadan Toleran. Dalam barner yang disimpan di warung dan rumah makan itu memperilahkan siapa pun untuk makan saat puasa, namun harus memenuhi sembilan sarat yang tertera. (imk/imk)











































