Menkumham Yasonna Luncurkan Buku Birokrasi Digital

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meluncurkan buku berjudul 'Birokrasi Digital'. Buku diluncurkan bersamaan dengan hasil opini laporan keuangan tahun 2015 BPK RI di mana Kemenkumham kembali mendapat predikat WPT (Wajar Tanpa Pengecualian).

"Kita tahu birokrasi dirancang untuk mengatur kepentingan publik, namun kadang birokrasi menjadi lawan bagi masyarakat. Birokrasi yang menjadi jeruji besi ini harus berubah untuk mengikuti perkembangan teknologi di zaman digital dalam pelayanan publik digital civital society," kata Yasonna di kantornya, Jl. Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/6/2016).

Menurut Yasonna, bila birokrasi tidak mengikuti perkembangan teknologi maka sudah pasti perkembangan negara akan terlambat. Perubahan adalah hal yang pasti agar birokrasi tidak tertinggal.

"Tanpa mengikuti perkrmbangan kita akan tertinggal, perubahan adalah satu keniscayaan. Kalau birokrasi tidak berubah maka kita birokrasi yang tertinggal," jelas Yasonna.



"Bagaimana kita mempercepat pelayanan publik dengan sistem online. Karena dengan kita tidak bisa lagi terpaku dengan birokasi yang ada tanpa perubahan," sambungnya.

Turut hadir dalam acara peluncuran buku 'Birokrasi Digital', kolega dari kabinet kerja seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Pariwisata, dan Ketua MK.

(adf/erd)