"Tetap saja kemacetan dan birokrasi kami belum bereskan. Kami satu set ini," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI sedang membangun transportasi umum seperti berwujud pengadaan bus TransJakarta, Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), hingga sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).
Birokrasi yang jelek juga tak kalah penting untuk dibenahi. Birokrasi tak beres bisa menimbulkan permasalahan korupsi, misalnya yang Ahok soroti belakangan ini yakni permasalahan pembelian lahan di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah.
"Hampir semua pembelian tanah enggak beres. Jadi kayak ada mafia tanah. Yang baik-baik yang enggak mau kasih komisi dibolak-balik ping-pong," kata Ahok.
Namun demikian, mafia tanah sulit dibuktikan keberadaannya. Soalnya mereka beroperasi dengan penuh 'jebakan batman'.
"Kan sekarang bagaimana mau buktikan?" kata Ahok. (dnu/aan)











































