Saat Nurhadi Mangkir dari DPR dan Balada Hakim yang Tak Pernah Tersorot

Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mangkir dua kali dari sidang DPR membahas anggaran tambahan APBNP 2016. Padahal di ujung Indonesia, banyak pengadilan menunggu tambahan anggaran untuk kelangsungan roda pengadilan.

Dari sekian banyak rutinitas pengadilan yang tidak pernah tersorot adalah kehidupan sehari-hari para hakim. Sebagai pejabat negara yang harus selalu berkeliling Indonesia dalam waktu tertentu, mereka membutuhkan rumah dinas. Tapi apa daya, banyak rumah dinas yang tidak disediakan negara.

"Beberapa hakim yang mengontrak karena tidak mendapatkan rumah dinas," kata Ketua PTUN Mataram, Elvita Mawulan Akyati.

Hal itu disampaikan saat dengar pendapat dengan Komisi III DPR sebagaimana dikutip dari website MA, Senin (13/6/2016). Dengan tidak adanya rumah dinas, maka penghasilan mereka acapkali habis untuk keperluan pindah tugas dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Jika pun ada yang mendapatkan rumah dinas, masih banyak yang belum layak, baik dari segi jumlah maupun kenyamanan.

"Rumah dinas kami di perkampungan, di mana sapi bebas berkelana dan meninggalkan kotoran di mana-mana," ujar Elvita.

Dalam kunjungan kerja itu, para hakim juga merasa hak-hak konstitusional hakim belum benar-benar terpenuhi. Seperti misalnya protokoler, jaminan kesehatan, transportasi, tempat tinggal dan yang lainnya. Di sisi lain juga sedang dibahas RUU Jabatan Hakim sehingga diharapkan bisa mengakomodir hak hakim.

"Untuk itu, kami berharap UU ini benar-benar diprioritaskan, agar independensi hakim bisa maksimal dalam melaksanakan kinerjanya," harap salah seorang hakim TUN Mataram.

Cerita di atas masih banyak lagi. Ada rumah dinas seorang Ketua Pengadilan Tinggi yang nyaris dirampok atau hakim dengan masa kerja 10 tahun belum memiliki rumah pribadi. Seorang hakim senior yang puluhan tahun mengabdi baru bisa membeli rumah pribadi pada 2013, setelah ada kenaikan gaji hakim yang signifikan.

Namun apakah Sekretaris MA pernah mendengar suka duka para hakim itu? Faktanya, Sekretaris MA Nurhadi tidak menghadiri sidang kerja dengan DPR pada Kamis (9/6/2016). Padahal sidang kerja tersebut cukup vital karena membahas anggaran tambahan MA, di mana Nurhadi merupakan kuasa pengguna anggaran MA. Salah satunya soal porsi pembagian jatah anggaran antara pusat dan daerah. Anggota DPR menilai anggaran MA cukup mewah dan mengesampingkan pembangunan garda terdepan pengadilan di tingkat bawah.

"PN-PN mengeluh, ada banyak kekurangan. Di sini perlu dibahas mengurangi kemewahan di kantor pusat di tengah pemotongan, dan pemanfaatan untuk peningkatan di daerah-daerah," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Ichsan Soelistio yang meminta anggaran MA diberi tanda bintang karena Nurhadi tidak datang. (asp/bpn)