UU Pilkada Dianggap Kemunduran Bagi KPU yang Merupakan Lembaga Netral

Jakarta - Revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diketok palu oleh DPR RI banyak ditentang banyak pihak. Salah satunya adalah dari lembaga yang menjadi wasit pada proses pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU DKI Sumarno menganggap independensi KPU terganggu karena adanya revisi pada pasal 9. Pada pasal yang telah direvisi, dinyatakan bahwa hasil rapat antara KPU, DPR RI dan pemerintah sifatnya mengikat yang akan menganggu netralnya KPU akibat adanya kepentingan dan intervensi dari anggota DPR.

"Kalau dari sisi netralitas dan independensi KPU ini jelas kemunduran. Karena alam UU disebutkan bahwa KPU lembaga yang netral," ujar Sumarno dalam acara diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

Bunyi Pasal 9 huruf a UU Pilkada yakni KPU bertugas menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum RDP yang keputusannya bersifat mengikat.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Malik menganggap kemandirian KPU dapat terancam bila sudah ada pemaksaan atas satu proses. Menurutnya, tugas KPU untuk mendudukkan kembali asas yang sudah diatur dalam UUD. Tapi dia belum memastikan apakah akan mengajukan judicial review ke MK terkait pasal itu.

"Kalau sudah ada pemaksaan terhadap satu proses atau kepentingan, maka asas kemandirian itu bisa terancam. Maka kewajiban moral bagi KPU untuk mendudukan kembali asas-asas yang sudah diatur dalam UUD. Apakah judicial review atau tidak, (itu) belakangan," kata Husni, di DKPP, Rabu (8/6/2016).

(fjp/fjp)