Kasus Kematian Tak Wajar Andika Diadukan ke LBH Yogya, Ini Kata Polda DIY

Jakarta - Orang tua Andika Dwi Asrofi (17) melaporkan kematian anaknya yang dirasa tidak wajar ke Polda DIY. Namun karena hingga sebulan belum ada tersangka yang ditetapkan, mereka mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Begini penjelasan Polda DIY soal kasus tersebut.

"Kemarin sudah kita gelar (perkara). Langkah ini juga untuk penentuan tersangka," ujar Direskrimum Polda DIY Kombes Pol Hudit Wahyudi kepada wartawan, Selasa (7/6/2016).

Hudit menyampaikan pihaknya mempertimbangkan hasil penyidikan oleh Laka Lantas. "Karena kasus ini awalnya Laka Lantas. Dalam Lakalantas korban dalam posisi yang tidak menguntungkan atau (Andika) salah," imbuhnya.

Hudit mengatakan bahwa B (yang dilaporkan telah melakukan penganiayaan terhadap Andika), belum datang dan Andika sudah terluka. Sedangkan hasil visum menunjukkan ada luka di bagian kepala.

Setelah Andika terluka karena kecelakaan, kata Hudit, datanglah B. Menanggapi laporan keluarga yang mengatakan B melakukan pemukulan, Hudit mengatakan hal itu terbantah saat gelar kasus.

"Tapi saat kami gelar kasus, B ini mencoba menepuk pipi (Andika) untuk menyadarkan. Tidak menampar," tutur Hudit.

Pihaknya akan memeriksa dokter yang menangani Andika sebagai saksi ahli untuk menguatkan visum. Hudit menegaskan jika visum menunjukkan Andika meninggal akibat tamparan B, maka B akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita harus melihat meninggalnya (Andika) kenapa," katanya.

Atas pertimbangan itu, Polda DIY belum menetapkan tersangka karena alat bukti belum cukup. Alat bukti yang ada tidak memberatkan B, misalnya visum. Sedangkan saksi yang ada hanya satu.

"Antara menepuk pipi dan luka di kepala (Andika) tidak ada hubungannya. Kalau B memang menempeleng (Andika) dan korban meninggal karena ditempeleng, kami akan langsung menetapkan B jadi tersangka. Sekarang masih dalam proses lidik," jelas Hudit.

Hudit menegaskan Polda DIY tidak akan menyembunyikan masalah ini. "Sebab semua fungsi memantau masalah ini dari Irwasda, Propam, dan Bidkum," pungkasnya.

(sip/dnu)