Mabes Polri: Perpanjangan Jabatan Kapolri Didasarkan Pertimbangan Khusus

Jakarta - Markas besar (mabes) Polri menyebut perpanjangan masa jabatan Kapolri dapat dilakukan jika memenuhi beberapa pertimbangan khusus. Polri tetap menyerahkan keputusan soal Kapolri di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang kalau dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 masa aktif itu 58 tahun. Kemudian bisa diperpanjang jika memiliki keahlian khusus dan dalam keadaan tertentu dibutuhkan tenaganya," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2016).

"Tapi segala sesuatu itu bisa terjadi ketika ada perubahan aturan. Ketika peraturan itu berubah tentu ada peluang yang dimungkinkan. Tapi mengacu pada UU No 2 Tahun 2002 yang ada saat ini ya itulah yang ada, 58 tahun. Sedangkan perpanjangan berkaitan dengan hal khusus dan sangat dibutuhkan. Jadi itu patokan kita sekarang, perubahan yang lain dinamis," sambungnya.

Ada beberapa takaran seseorang dapat diperpanjang masa jabatannya dan salah satunya adalah memiliki keahlian khusus. "Misalnya di forensik, tenaga ahli puslabfor, misalnya," kata Boy Rafli.

Pertimbangan lainnya dalam perpanjangan masa jabatan Kapolri adalah pada aspek yuridisnya, termasuk juga putusan politik. "Tentunya itu sangat dimungkinkan jika pilihan itu dilakukan perpanjangan ada suatu keputusan politik tersendiri terkait masalah hukum yang berkaitan dengan peluang diperpanjangnya masa dinas Kapolri itu," terangnya (tfq/ndr)