Soal Lembaga Intelijen Pertahanan, Komisi I DPR: Minta Saja Data ke BIN

Jakarta - Menhan Ryamizard Ryacudu berencana membentuk Lembaga Intelijen Pertahanan. Namun sejumlah anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat keberatan dengan rencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menilai jika Kemenhan memerlukan data intelijen, mereka bisa mendapatkan dari BIN dan BAIS bukan dengan membentuk lembaga intelijen sendiri.

"TNI punya BAIS, kemenhan dapet dari sini (BAIS), laporannya juga, namanya juga atase pertahanan. Nah ini (BAIS) induknya ke mabes TNI. Kalau butuh tinggal minta. Minta saja ke situ dong, ke Mabes TNI boleh, polisi, BIN. Untuk kepentingan kebijakan pembuat boleh saja," kata TB Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Politikus PDIP yang biasa disa[a TB ini mengatakan, pertukaran intelijen seharusnya dilakukan dalam satu kotak. Ia juga menyatakan jika pun Kemenhan ingin memiliki data intelijen sendiri, itu hanya perlu dilakukan dengan merombak struktur yang ada saat ini.

"Yang paling bingung orang-orang ini di bawah, nanti gimana tuh TNI dapat info serangan dari luar yang notabene dari luar. Karena atase pertahanan adalah intelijen terbuka sesuai konvensi," ucap TB.

"Kalau mau BAIS ini atau atase pertahanan membuat laporan ke KaBAIS, Panglima TNI dan Menhan. Tidak usah diboyong organisasinya. Tidak perlu diubah struktur, ya boleh aja sih tapi diubah dulu UU nya," sambung anggota Fraksi-PDIP itu.

Komisi I khawatir, jika nantinya Kemenhan membentuk lembaga intelijen sendiri, itu akan menyalahi UU intelijen. Tapi TB mengaku tetap menyerahkan kepada Menhan, hanya saja perlu dirapatkan terlebih dahulu dengan DPR.

"Jangan sampai menabrak UU Pertahanan dan UU Intelijen. Kalau kita mau buat sama dengan Amerika, ya silakan saja. Kalau memang dibutuhkan. Kalau toh itu perlu, bawa ke DPR. Ini sudah kuno, perlu diamandemen ayo," tutur TB.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I Supiadin Aris Saputra. Ia menyebut jangan sampai lembaga intelejen pertahanan Kemhan menjadi tumpang tindih dengan BIN dan BAIS.

"Harus saling mendukung, jangan nanti tumpang tindih, fungsinya BIN diambil badan intelijen pertahanan. Harus sejalan dan saling mendukung. Begini, BAIS itu kepentingan intelijen perang di bawah Panglima TNI. Sedangkan BIN intelijen negara secara keseluruhan," jelas Supiadin di lokasi yang sama.

"Jadi aspek tinjauan lebih luas, walau ini dia ada objek yang sama saling mendukung. BAIS itu ke sana, bagaimana menyiapkan data intelijen negara untuk keperluan operasional TNI," tambah dia.

Supiadin memaklumi jika Ryamizard ingin kementerian yang dipimpinnya punya lembaga intelijen sendiri. Ini terkait pengendalian terhadap operasi intelijen di luar negeri.

"Sekarang kan rencananya Athan (atase pertahanan) melaksanakan operasi intelijen terbatas di luar negeri, jadi dia butuh pengendali seperti itu. Menurut saya silakan saja, asal tugasnya tidak tumpang tindih harus ada koordinasi," kata Supiadin.

Sebelumnya Menhan Ryamizard Ryacudu menyatakan kehadiran badan intelijen yang dimaksud dapat membantu mengetahui situasi menyangkut pertahanan negara. Sejak era reformasi, TNI dan Kemenhan dipisah sehingga pihaknya selalu mendapat informasi soal pertahanan dari TNI.

"Dalam sebuah negara besar, idealnya ada 4 lembaga intelijen yaitu intelijen luar negeri, dalam negeri, pertahanan dan hukum. Di setiap negara ada. Hanya di sini yang tidak ada," terang Ryamizard, Senin (6/6).

Ia pun menambahkan, di Amerika Serikat, presiden mendapat informasi utama dari intelijen pertahanan. Kemenhan pun menyebut badan intelijen pertahanan sedang dalam proses pembentukan.

"Kelembagaannya harus segera dibuat. Sekarang dalam prose. Di mana telinga, mata terkait perthaanan kalau tidak ada intelijen? Kemudian masalah bela negara, siapa yang ngecek? Harus ada yang ngecek," pungkasnya.

(ear/erd)