Reshuffle kabinet meski menyangkut evaluasi yang sudah lama dilakukan Presiden Jokowi, tak bisa dari manuver PAN dan Golkar masuk parpol pendukung pemerintah. Sebagai konsekuensinya, kedua parpol itu diisukan akan mendapatkan jatah menteri. Nah untuk mengakomodir dua parpol itu kabarnya bakal ada parpol yang dikurangi jatah menterinya, menurut isu santer yang akan dikurangi adalah menteri dari PKB yang saat ini masih punya empat menteri.
Memang parpol pendukung pemerintah tak ada yang berani mengintervensi hak prerogatif presiden. Namun demikian mereka keyakinan menteri mereka tidak akan dikurangi, ya sebenarnya semacam harapan terselubung juga yang disampaikan ke Presiden Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini memang ada 3 kader PKB di Kabinet Kerja. Yakni Menpora Imam Nachrowi, Menteri Desa Marwan Jaffar, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. Sementara itu Menristek Dikti M Nasir yang juga ipar Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga sering nongol di acara PKB. Meski menyampaikan harapan agar menterinya tidak dikurangi namun PKB menyertakan kata-kata bersayap.
"Kalau dapat itu silakan, selebihnya itu urusan presiden, bahwa kehilangan kok saya enggak yakin. Selama ini PKB sangat baik, bekerjasama, loyal dan mengikuti semua kebijakan dan program kepemimpinan Pak Jokowi," jelas Karding.
Sementara itu Ketum PPP Romahurmuziy juga meyakini menterinya tidak akan direshuffle. Apalagi PPP yang belakangan mendukung Jokowi hanya mendapatkan satu kursi Menteri agama.
"PPP kan cuma 1 (menteri di Kabinet Kerja). Masak mau dikurangin lagi," kata Romy saat dimintai tanggapan apabila Golkar dapat jatah menteri yang menggeser posisi menteri PPP.
Hal itu disampaikan Romy usai acara pelantikan pengurus DPP PPP periode 2016-2021 di XXI Ballroom Djakarta Theatre, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016). Romi menghitung saat ini masih ada satu kursi untuk parpol, nah kalau ada jatah menteri untuk dua parpol, apakah Jokowi akan mengambil menteri parpol lain ataukah menteri kalangan profesional dia tak berani berspekulasi.
"Posisi yang pernah disampaikan oleh Presiden yang enggak mau ada parpol yang dominan di kabinet itu hanya menyisakan 1 kursi saja. Karena dari 34 kursi kementerian dan lembaga, yang ada di kabinet sudah 16 dari parpol. Apapun itu hak prerogatif presiden," sebutnya.
PDIP sebagai parpol pendukung utama Jokowi-JK malah tak mau bicara banyak soal reshuffle kabinet. PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
"Semua atas kehendak presiden, PDIP bukan dalam posisi (ikut campur). Saat ini konsentrasi kita memberikan dukungan kepada bapak presiden mendorong stabilitas harga bahan pokok di bulan puasa. Supaya bulan puasa menjadi bulan penuh makna. Kalau reshuffle kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kepada detikcom, Selasa (7/6/2016). (van/trw)











































