300 Ribu Warga Miskin DIY Kehilangan Jaminan Kesehatan

Yogyakarta - Sekitar 300 ribu warga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terancam tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Pasalnya, kartu sehat bagi keluarga miskin yang diterbitkan PT Askes hanya 600 ribu lembar.Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan DIY, Bondan Agus Suryanto dalam pertemuan dengan Departemen Kesehatan RI di Kantor Dinas Kesehatan DIY di JlKyai Mojo Yogyakarta, Senin (21/3/2005)."Akibat adanya perbedaan perhitungan data tersebut, 300 warga miskin yang semula mendapat jaminan kesehatan saat ini harus menanggung biaya kesehatannya sendiri," kata Bondan.Menurut Bondan, saat ini PT Askes hanya mengeluarkan kartu sehat miskin untuk 600 ribu orang saja. Data warga miskin sebanyak 600 ribu orang itu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Data penghitungan yang digunakan adalah data tahun lalu berdasarkan laporan dari kabupaten-kabupaten. Padahal tahun 2003-2004, jumlah warga miskin di DIY yang mendapat kartu sehat tersebut mencapai 900 ribu.Bondan mengatakan, sebanyak 900 ribu warga yang pada tahun lalu mendapat jaminan kesehatan itu belum termasuk warga non identitas yang juga mendapat jaminan. Warga non identitas itu antara lain anak jalanan, dan gelandangan. Namun setelah ini mereka tidak lagi terdaftar untuk memperoleh jaminan kesehatan.Dia mengatakan, banyak warga miskin yang mengeluh karena tidak lagi mendapat pengobatan gratis. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinkes DIY saat ini masih punya dana untuk menjamin warga miskin yang berasal dari sisa dana tahun lalu. "Tetapi jika dana itu sudah habis, kita tidak tahu lagi bagaimana nasib mereka," kata Bondan.Sementara itu, supervisor medis Bapel Jamkesos DIY, Nur Subagyo mengatakan, penunjukan PT Askes untuk melaksanakan jaminan kesehatan ini terkesan janggal. Terlebih lagi dengan melihat merosotnya data jumlah orang miskin yang berhak mendapat jaminan.Menurut Nur, jaminan kesehatan yang dilaksanakna oleh PT Askes dengan kuota 600 ribu orang dengan nilai premi sebesar Rp 5 ribu/orang. Total dana yang dikelola mencapai Rp 30 miliar. Padahal dengan dana yang jauh lebih kecil sekitar Rp 16 miliar pada tahun lalu mampu mencapai 900 ribu orang."Dengan 900 ribu orang yang kita jamin saja masih ada warga miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan. Apalagi jika berkurang 300 ribu menjadi 600 ribu orang saja. Padahal dengan dicabutnya subsidi BBM harusnya jumlahnya semakin meningkat. Tetapi ini kok malah turun," katanya.ProtesMenanggapi masalah itu Kepala Litbang Departemen Kesehatan RI, Suwardi Makmur yang mewakili pusat dalam pertemuan tersebut mengakui adanya surat protes dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berkaitan adanya perbedaan data jumlah warga miskin di DIY yang sangat mencolok.Suwardi mengatakan tiga hal yang dipersoalkan dalam surat gubernur kepada menteri kesehatan adalah tentang perbedaan data warga miskin, tentang nasib Bapel Jaminan Kesehatan Sosial DIY dan permintaan agar dana kompensasi BBM untuk kesehatan disalurkan melalui pemerintah daerah."Tetapi saya disini tidak berhak mengambil keputusan. Saya hanya diminta mendengarkan aspirasi untuk bahan pertimbangan," katanya. (nrl/)