Pertama Kali, Pemkab Purwakarta Peroleh WTP dari BPK

Purwakarta - Untuk kali pertama Kabupaten Purwakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Kepala Perwakilan BPK Jabar, Arman Syifa menjelaskan, terdapat beberapa kriteria yang menjadikan Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu daerah yang memperoleh predikat WTP untuk kali pertama.

Foto: Dok Pemkab Purwakarta

"Tahun ini daerah yang baru pertama mendapat WTP sebelumnya mendapat pengecualian. Tapi saat ini berhasil memperbaiki catatan di bawah batas toleransi, tapi tidak berarti clear 100 persen," jelas Arman usai acara penyerahan LHP atas LKPD TA 2015 di Kanwil BPK Jabar, Senin (6/6/2016).

Sementara itu Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, daerahnya berhasil memperoleh predikat WTP berkat fokus kerja percepatan infrastruktur dan pelayanan publik yang berimbas pada terpenuhinya kebutuhan publik dan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.

Sejak dulu, kata Dedi, problem pertama yang dihadapi Pemkab Purwakarta adalah permasalahan asset. Namun di tahun ini pihaknya berhasil mengebut dan melakukan perbaikan sehinggga beberapa permasalahan tersebut sudah bisa terselesaikan.

Foto: Dok Pemkab Purwakarta

"Dulu saya tidak terlalu konsen dengan yang seperti ini (persoalan asset). Saya lebih menganggap penting soal kepuasan masyarakat dengan pembangunan. Sekarang pun catatannya hanya sedikit, soal asset saja dari Rp 150 miliar tinggal Rp 500 juta. Jadi asset kita total Rp 2,4 triliun, sebanding dengan anggaran (APBD) yang kita miliki," katanya.

Selain itu pihaknya juga terus mempertahankan dan meningkatkan sisi mekanisme anggaran Pemkab Purwakarta yang saat ini telah mencapai 100 % dan menjadi yang tertinggi di Jabar.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) pun pihaknya sudah mulai bisa berinovasi dengan mulai banyaknya para pegawai yang berusia muda sehingga mampu bersaing dari sisi Informasi Teknologi (IT).

Foto: Dok Pemkab Purwakarta

"Kendala kita kan rata-rata pejabat itu berusia 50 tahunan sehingga tidak mendapat pendidikan IT. Tapi sekarang dengan banyaknya generasi baru itu semua bisa berjalan baik," ucapnya.

Selain Kabupaten Purwakarta, tiga daerah lain yang baru pertama kali mendapat WTP adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Karawang. Sementara tujuh daerah lain seperti Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya pernah WTP dan tahun ini kembali memperolehnya. (trw/trw)