Ahok: Tanggul di Seluruh Pesisir Jakarta Utara Tidak Layak

Jakarta - Tanggul jebol menyebabkan air laut masuk ke kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, hingga 124 rumah tergenang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut semua tanggul di Jakut sudah tidak layak.

"Memang sudah ada analisa dari Belanda. Seluruh pesisir Jakarta Utara ini tanggulnya tidak layak. Jadi Waduk Pluit itu digusur harus ada tanggul di utara, kalau tidak ada tanggul bahaya," kata Ahok di RSUK Tamansari, Jl Madu, Jakarta Barat, Sabtu (4/6/2016).

Tahun ini, Ahok berencana menyelesaikan pembangunan tanggul bekerja sama dengan KemenPU dan pemerintah Belanda. Pembangunan tanggul itu yang menjadi alasan warga Pasar Ikan ditertibkan.

"Termasuk Pasar Ikan, kenapa Pasar Ikan mau kita gusur kemarin, itu mau membuat tanggul. Kalau enggak, itu air laut sudah masuk, itu pompa enggak ada guna. Itu kalau tambah hujan 40% Jakarta tenggelam," ucapnya.

"Jakarta ini 40% di bawah muka laut. Kalau itu ada yang bilang ada-ada saja, itu enggak ngerti sama sekali," lanjut Ahok.

Menurut Ahok, Jakarta sudah membutuhkan tanggul tersebut karena efek global warming. Akibatnya, air laut pun meninggi.

"Air dalam bentuk es banyak mencair sehingga air muka laut itu agak tinggi kalau pasang. Nah itu, air laut pasang karena daya tarik bulan, bukan karena reklamasi. Tolong dicatat itu," tegasnya.

Dia menyebut ada kesalahan di era sebelumnya yaitu saat tanggul dibangun pendek. Kini, tanggul-tanggul pendek itu sudah tidak layak.

"Makanya kita mau selesaikan tanggul A, tanggul A itu puluhan triliun biayanya. Nah inilah yang memaksa harus berkontribusi. Sepanjang Jakarta ini total semuanya 105 km," papar Ahok.

Sebelumnya diberitakan, tanggul di Pantai Mutiara jebol pada Jumat (4/6) malam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi jebolnya tanggul disebabkan oleh erosi dasar tanggul.

"Kemungkinan disebabkan erosi dasar tanggul sehingga ketika menahan tekanan dari pasang laut menyebabkan konstruksi tanggul jebol," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (4/6/2016). (imk/imk)