Habib Rizieq Dkk: Rekonsiliasi dengan Anak Keturunan PKI Biar Terjadi Alamiah

Jakarta - Pimpinan beberapa ormas dan purnawirawan TNI menemui Menko Polhukam Luhut Pandjaitan membahas tentang menolak gerakan komunisme yang digelar dalam bentuk Simposium hingga apel akbar hari ini.

Pertemuan yang digelar sekitar 2 jam itu dihadiri beberapa tokoh di antaranya imam besar FPI Habib Rizieq, Letjen (Purn) TNI Kiki Syahnarki, Mayjen (Purn) Kivlan Zein, aktivis Alvian Tanjung.

"Kedatangan kami ke sini bersama dengan gerakan bela negara, pertama untuk menyampaikan 9 poin hasil simposium yang diadakan di Balai Kartini kemarin," ucap Habib Rizieq usai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Hasil Simposium itu akan diserahkan oleh Menko Polhukam Luhut pandjaitan kepada Presiden Jokowi. Inti dari simposium itu adalah kesepakatan yang juga sudah menjadi sikap pemerintah menolak komunisme.

Diatur dalam Tap MPRS No 25 tahun 66, UU No 27 tahun 99, Tap MPR No 1 tahun 2003 termasuk KUHP pasal 107, agar tetap diimplementasikan di tengah masyarakat.

"Itu yang kita minta ketegasan sikap pemerintah jadi jangan sampai atribut dan gerakan PKI, kemudian kegiatan yang ingim mengusung kembali ideologi PKI itu dibiarkan," tegasnya.

"Dan yang paling penting lagi kita menuntut kepada pemerintah tidak boleh negara ini meminta maaf pada PKI, karena PKI yang salah dan melakukan pengkhianatan dan melakukan pembantaian," imbuh Habib.

Justru kata Habib, seharusnya PKI yang minta maaf kepada negara ini kepada bangsa ini. Prinsipnya gerakan bela negara tidak menolak adanya rekonsiliasi tapi bukan rekonsiliasi presiden minta maaf kepada PKI.

"Yang kita inginkan adalah rekonsiliasi ilmiah yang berlangsung secara alamiah selama ini. Sejak reformasi rekonsiliasi ilmiah sudah terjadi dan berlangsung di tengah masyarakat kita," kata Habib.

Yaitu anak-anak keturunan PKI sudah mendapatkan hak politik sosial dan ekonominya, hak sipilnya tanpa dikurangi sedikit pun. Mereka juga sudah bisa menjadi bupati gubernur bisa jadi PNS bisa jadi TNI Polri. Tidak ada halangan lagi.

"Saya pikir ini tinggal diperkuat saja tidak perlu mencari format baru untuk rekonsiliasi yang pada akhirmya bisa menimbulkan konflik horizontal," imbuh Habib.

"Kesimpulannya PKI tetap tidak diizinkan untuk hidup di RI," tambahnya lagi.

Lalu apa tanggapan Luhut?

"Pak luhut sepakat dengan kita. UU harus ditegakan dan PKI tidak boleh hidup di negeri ini. Jangan sampai isu PKI ini terus menerus dieksploitasi oleh dunia internasional untuk menyudutkan RI," jawab Habib.

Setelah bertemu Luhut, massa yang berasal dari puluhan Ormas yang berunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. (bal/dra)