"Saya menunggu SK dulu, kan baru diumumkan. Kalau sudah dapat SK dari Menkum HAM baru saya menghadap Presiden tentang status saya sebagai pimpinan parpol," ucap Nusron kepada detikcom, Jumat (3/6/2016).
Kepengurusan DPP Golkar memang baru diumumkan dan belum mendapat pengesahan dari Menkum HAM Yasonna Laoly. Nusron akan menanyakan apakah memungkinkan menjabat kepala BNP2TKI sekaligus pimpinan parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusron tak menjawab rinci jika diberikan pilihan oleh Presiden untuk memilih salah satu jabatan tersebut. Karena sebagaimana diketahui, pembantu Presiden diminta nonaktif dulu dari kepengurusan partai.
"Saya serahkan kepada Bapak Presiden, kan membantu negara bisa di mana-mana. Membantu pemerintah melalui parpol yang mendukung pemerintahan juga sama-sama pengabdian," kata Nusron. (bal/tor)











































