Persepsi Publik Warga Makassar soal Geng Motor Menurun selama 2 Tahun Terakhir

Makassar - Persoalan kejahatan di jalanan menjadi persoalan pelik bagi pemerintah kota dan warga Makassar selama dua tahun terakhir ini. Selama menjabat dua tahun, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto yang bersama Wakilnya Syamsu Rizal dipandang oleh warganya mampu menurunkan persentase jumlah kejahatan jalanan seperti geng motor dan begal.

Survei dilakukan Celebes Research Center (CRC). Survei ini melibatkan 420 responden di 14 kecamatan se-Makassar. Hasilnya, publik Makassar menganggap masalah utama warga Makassar pada keresahan publik atas geng motor dan begal mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya, yakni dari angka 15 persen menjadi 8,6 persen.

Direktur CRC Herman Heizer dalam keterangan pers di Hotel Fave, Makassar, Rabu (2/6/2016) menyebutkan bahwa tren survei persoalan geng motor mengalami penurunan. Soal geng motor berada di peringkat 5 persoalan umum yang dihadapi oleh warga Makassar, yakni sampah 17,6 persen, kemacetan 16,2 persen, lapangan kerja 15 persen dan banjir 11,2 persen.

"Di bawah persoalan geng motor masih ada persoalan lainnya yang harus segera dituntaskan yaitu kerusakan jalan, kesehatan dan mahalnya obat-obatan dan ketersediaan air bersih," ujar Herman.

Selain itu, 48.1 persen warga Makassar juga memandang pelayanan publik di Makassar makin baik pasca dilaksanakannya lelang jabatan untuk jabatan kepala sekolah dan sejumlah kepala dinas. Selain itu, warga Makassar juga menganggap persoalan kebersihan dapat ditangani dengan angka kepuasan publik sebanyak 82,6 persen, dari tahun sebelumnya sebanyak 64,2 persen.

"Persepsi publik warga Makassar atas layanan kesehatan yang membuktikan adanya kepuasan warga, ada pun penghargaan dari Kemenpan RI sebagai Inovasi Pelayanan Publik, perlu dikaji mendalam dan dibedakan apakah karena kebagusan programnya atau aspek manfaat yang dirasakan publik yang menjadi alasannya," ujar pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin, Aswar Hasan, yang juga ikut membedah hasil survei opini publik warga Makassar. (mna/trw)