Simposium Waspada PKI: Pemerintah Jangan Minta Maaf ke PKI dan Tak Perlu Rekonsiliasi

Jakarta - Simposium 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Kebangkitan Ideologi Lain' ditutup. Ada butir kesimpulan yang dibacakan Waketum FKPPI Indra Bambang Utoyo. Pemerintah diminta tak minta maaf ke korban PKI.

"Menilik sejarah perjalanan bangsa yang tidak terbantahkan, maka sepatutnya PKI yang seharusnya minta maaf ke pemerintah dan rakyat. Namun pada kenyataannya, PKI masih tetap berusaha eksis dan sejak awal reformasi telah tiga kali kongres, berusaha memutarbalikan fakta sejarah, menyebar film dan video yang berisi fitnah, berusaha membersihkan diri dan melimpahkan kesalahan pada pihak lain khususnya Orba, TNI dan umat islam," jelas Indra membacakan kesimpulan di lokasi Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Menurut dia, sejarah mencatat ada pemberontakan PKI pada 1948 dan 1965. Pemberontakan 1948 terjadi saat pemerintah Indonesia berjuang melawan agresi Belanda, dan saat 1965 ketika Sukarno dan rakyat Indonesia melaksanakan dwi komando rakyat.

"Dua kali pemberontakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan rakyat Indonesia, sebuah tindakan licik, menusuk dari belakang pada saat rakyat dan pemerintah sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tujuannya jelas untuk merebut kekuasaan yang bila berhasil akan mengganti pancasila dengan ideologi komunisme," tegas dia.

"Berkat kesadaran bersama, pada saat ini tidak ada lagi stigma yang tersisa dari cucu eks PKI. Semua hak-hak sipil sudah pulih. Untuk itu hendaknya tidak usah cari cara rekonsiliasi," tegasnya.

Pemerintah, LSM, serta berbagai pihak juga diminta tidak mengutak atik masa lalu terkait peristiwa 1965.

"Karena akan membuka luka lama dan bisa membentuk konflik horizontal. Akan lebih bijak bila kita melupakan masa lalu dan melihat masa depan," tegasnya. (dra/dra)