UU Pilkada Disahkan DPR, Syarat Calon Independen Batal Diperberat

Jakarta - DPR akhirnya mengesahkan Revisi UU tentang Pilkada setelah melalui berbagai perdebatan. Dalam UU yang disahkan itu, persyaratan calon independen yang semula ingin diperberat, batal dilakukan.

"Tekait syarat untuk pasangan calon perseorangan, Komisi II dan pemerintah sepakat yakni paling sedikit 6,5% dan paling banyak 10% dari daftar pemilih tetap," ucap ketua komisi II Rambe Kamarulzaman di sidang paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Ketentuan itu tak mengalami perubahan, sama dengan UU Pilkada sebelum revisi. Sementara syarat dukungan bagi pasangan calon dari jalur partai politik, atau gabungan partai politik, juga tidak ada yang berubah. Semula, PKS, Gerindra, PKB dan PD ingin syarat calon parpol diperingan, agar parpol lebih mudah ajukan calon.

"Syarat dukungan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik tetap sebesar 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu," lanjut Rambe.

Poin lainnya, soal keinginan anggota DPR agar petahana mundur, juga batal. Calon petahana atau incumbent cukup cuti, tidak perlu mundur.

"Komisi II dan Pemerintah sepakat untuk mengatur lebih lanjut ketentuan cuti bagi petahana yang mencalonkan diri dalam Pilkada (cuti diluar tanggungan negara) selama masa kampanye. Yaitu 3 hari setelah penetapan pasangan calon hingga 3 hari menjelang pencoblosan," beber Rambe.

"Terkait persyaratan bagi PNS, anggota DPR, Anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri wajib mundur setelah secara resmi ditetapkan oleh KPU," imbuhnya. (bal/tor)