JK Bertemu Wakil PM Vietnam Bicarakan Perdagangan dan Laut Cina Selatan

Kuala Lumpur - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam, Trinh Dinh Dung hari ini. Keduanya membahas sektor perdagangan termasuk mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

"Pertemuan dengan Wakil PM Vietnam, kita membahas hubungan yang akan datang. Indonesia mempunyai persahabatan sejak Presiden Soekarno dengan Ho Chi-Minh termasuk sejarah yang panjang sehingga kita harus melanjutkan hubungan itu dengan perdagangan, dengan bidang politik dan security," ujar Wapres JK kepada wartawan di InterContinental Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (2/6/2016).

Dalam pertemuan, keduanya sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan. Kedua negara menurut JK memiliki komoditas yang saling melengkapi.

"Di samping melanjutkan pembicaraan mengenai pembelian CN 295, (dibahas) kerja sama kita dalam perdagangan beras, apabila kita membutuhkan. Juga sebaliknya apabila mereka membutuhkan komoditi dari Indonesia, kita juga siap membantu bila ada masalah-masalah darurat yang terjadi di antara negara-negara itu," imbuhnya.

Foto: Wapres JK melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam Trinh Dinh Dung (Ferdinan/detikcom)

Isu lain yang dibahas yakni sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia disebut JK mendorong dilakukannya perundingan penyelesaian kesepakatan kode etik penanganan sengketa.

"Bagaimana melanjutkan perundingan tentang Laut Cina Selatan dalam bentuk menyelesaikan code of conductnya karena Indonesia dan Vietnam mempunyai pandangan yang sama, bahwa penyelesaian Laut Cina Selatan sesuai dengan UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB, red). kita akan segera menyelesaikan itu," imbuhnya.

Selain dengan Wakil PM Vietnam, JK juga melakukan pertemuan dengan Sekjen Amnesty International, Salil Shetty dan Regional Director for Suouth East Asia and Pasific, Rafendi Djamin.

"Saya jelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang paling terbuka di ASEAN dalam hal HAM, atau dan juga keterbukaan dalam demokrasi dibanding negara-negara lain. Yang kedua, jangan lihat satu dua soal bandingkan dengan masa lalu Indonesia. Karena itulah mereka memahami bahwa Indonesia tidak pernah mempersoalkan suatu orang yang berdemonstrasi, yang mengemukakan pandangan selama itu dalam momentum damai. Terkecuali kalau bikin konflik pastilah Indonesia mempunyai hukum-hukum sendiri," tutur JK. (fdn/hri)