"Kita bicara, mereview hubungan Indonesia dan Malaysia yang berkembang lebih baik lagi. Memang ada beberapa masalah-masalah yang kita bicarakan. Masalah masyarakat Indonesia di Malaysia dan juga rencana untuk kita mengurangi atau menghentikan pengiriman TKI khususnya pembantu rumah tangga, juga (membicarakan persoalan) perbatasan dan masalah-masalah nelayan," ujar Wapres JK kepada wartawan di Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Rabu (1/6/2016).
Najib dalam pertemuan menurut JK berkomitmen untuk melakukan penanganan terhadap persoalan nelayan-nelayan yang melanggar hukum karena melewati batas laut teritorial atau pun melakukan pencurian ikan. Najib ingin persoalan nelayan ini diselesaikan bersama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal TKI, JK menegaskan pemerintah berkomitmen mengirimkan tenaga kerja terlatih. Pemerintah Indonesia tidak ingin TKI yang bekerja di Malaysia menghadapi masalah karena tidak terampil atau pun tidak mengantongi dokumen resmi.
"Kita akan mengirim tenaga yang lebih profesional. Katakanlah PRT dilatih dulu dengan baik sehingga dia menjadi asisten rumah tangga begitu. Tentu gaji lebih baik dan lebih formal, bukan informal apalagi undocumented sehingga gajinya lebih tinggi," ujarnya.
Selain pembahasan TKI dan urusan nelayan, JK bersama Najib juga membahas pembangunan sekolah Indonesia di Sarawak. Najib disebut JK setuju terhadap pembangunan sekolah berupa Community Learning Center (CLC).
"(Secara) prinsip Pak Najib setuju nanti dia minta (pejabat terkait) untuk membuat sekolahnya, yang melaksanakannya kita. Pengelolanya kita, tapi izinnya mereka yang buat," imbuh JK. (fdn/imk)











































