Laporan BPK 2015 Memuat Dugaan Korupsi? Ini Jawaban Ahok

Jakarta - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan DKI pada 2014 menunjukkan adanya dugaan korupsi pengadaan UPS. Kini audit BPK untuk 2015 telah keluar, adakah dugaan korupsi yang termuat dalam audit BPK teranyar ini?

"Dugaan korupsi, saya enggak tahu, lagi diselidiki. Mungkin soal pembelian lahan bisa ada sedikit masalah," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2016).

Ahok tak merinci, pembelian lahan mana yang dimaksudnya itu berpotensi memuat dugaan korupsi. BPK memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI 2015. Ahok menyatakan semua temuan krusial BPK dalam auditnya itu terkait masalah aset.

"Aset, semuanya masalah aset," kata Ahok.

Namun demikian, total nilai duit yang disoroti BPK belum dibeberkan. Ahok juga mengaku belum tahu, dan BPK akan memberi penjelasan di kemudian hari.

"Saya enggak tahu. Nanti mereka (BPK) akan jawab. Masalahnya kita banyak sekali kewajiban fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) termasuk rusun yang 20 persen dari pengembang yang enggak bayar," tutur Ahok.

Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan opini BPK terhadap laporan keuangan DKI 2015 dalam kesempatan rapat paripurna istimewa DPRD DKI. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK disambut positif oleh Ahok dengan rencana perbaikan ke depan. (dnu/fjp)