Gubernur Lemhanas: Rekonsiliasi Tak Berarti Pemerintah Minta Maaf ke PKI

Jakarta - Pemerintah akan melakukan upaya rekonsiliasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun Gubernur Lemhanas Agus Widjojo menegaskan, rekonsiliasi atau pemulihan keadaan bukan berarti pemerintah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Rekonsiliasi itu konsep yang luas. Tidak berarti memberi peluang komunis untuk kembali, ketentuan UU masih berlaku. Kurang komunikasi satu sama lain, ada tafsiran-tafsiran sepihak," kata Agus di sela simposium nasional 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain' di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).

"Misalnya, rekonsiliasi berarti minta maaf pemerintah ke PKI. Tidak benar itu," imbuhnya menegaskan.

Agus lantas menjelaskan mengenai tujuan simposium sebelumnya mengenai pelanggaran HAM masa lalu yang dibuka Menko Polhukam Luhut Padjaitan di Hotel Arya Duta. Menurutnya, simposium kali ini dan di Arya Duta tujuannya sama, yakni bagaimana agar bisa berdamai dengan masa lalu.

"Kita harus tahu sejarah, simposium itu ingin membuka tragedi 65, jangan diartikan tentang itu saja. Sisi sebelum 65 apa yang diperbuat PKI?" ujar Agus.

"1948 mereka lakukan pemberontakan masal. Tangan PKI juga berdarah. PKI juga lakukan kekerasan. PKI bandel lagi, mereka paksakan ideologinya melalui aksi sepihak terhadap penggarap tanah waktu itu, TNI ada korban di peristiwa Bandar (Bandar Betsi). Secara konsisten PKI pakai kekerasan untuk tawarkan ideologinya," tuturnya. (rna/hri)