Pemerintah Minta LSM Asing Transparan Soal Dana Tsunami

Jakarta - Pemerintah berharap LSM asing yang beraktivitas di wilayah NAD pasca tsunami memberikan informasi akurat tentang jumlah dana yang dihimpun. Transparansi itu terutama menyangkut dana bantuan masyarakat internasional di luar skema hibah yang dijanjikan negara donor. "Kita ingin mereka transparan mengenai jumlah dana yang berhasil dihimpun karena jumlah bantuan di luar yang dijanjikan oleh negara-negara donor menurut perkiraan kami kalau tidak sebesar itu atau melebihi," ujar Menko Kesra Alwi Shihab di Kantor Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (21/3/2005). Alwi mencontohkan jumlah bantuan dari masyarakat Kanada sama dengan yang dijanjikan pemerintahnya. Sementara, jumlah bantuan masyarakat Arab Saudi lima kali lebih besar dari jumlah bantuan pemerintah. "Kemarin DPR AS merekomendasikan agar pemerintahan George W Bush menambah bantuan hingga USD 900 juta. Menurut Clinton (duta PBB yang mengkoordinir bantuan tsunami), jumlah bantuan dari masyarakat AS tidak kurang dari jumlah itu," katanya. Dikatakan Alwi, pihaknya akan melakukan pendataan ulang LSM asing yang berada di wilayah NAD menjelang berakhirnya masa tanggap darurat. Tujuannya untuk mendapatkan infornasi akurat tentang jumlah dana di luar skema hibah negara donor. Pendataan juga bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dan kontribusi setiap LSM pada fase rekonstruksi dan rehabilitasi yang akan dimulai akhir bulan ini. Untuk persiapan teknisnya, Alwi akan membahasnya dengan kapolri, Wagub Aceh dan menkopolhukam di Kantor menkopolhukam, pukul 14.00 Wib. "Jangan sampai ada kesan kita mengusir atau membatasi. Kalau ternyata kualifikasinya tidak pas dalam rekonstruksi dan rehabilitasi, mungkin kita sampaikan terima kasih telah membantu kami dan silakan mencari tempat lain untuk berkiprah," jelasnya. (rif/)