Golkar Diprediksi Jadi 'Anak Nakal' di Koalisi Pendukung Jokowi

Jakarta - Perubahan sikap Golkar di DPR langsung terasa setelah secara resmi menyatakan mendukung Pemerintah. Golkar yang awalnya ngotot beda pendapat soal revisi UU Pilkada, akhirnya pasrah menerima pendapat Pemerintah. Benarkah Golkar takluk total kepada Jokowi?

Dalam pembahasan Revisi UU Pilkada, Senin (30/5/2016) kemarin, Golkar awalnya masih berupaya agar anggota dewan yang hendak berlaga di pilkada tidak perlu mundur. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman yang berasal dari Fraksi Golkar mengatakan masih ada celah agar anggota DPR tidak perlu mundur dari jabatannya.

"Kita nyatakan mundur juga. Ada yang ajukan mundur dari jabatan struktural atau AKD. Kita tidak melanggar. Kita laksanakan juga putusan MK," kata Rambe, Senin (30/5/2016) siang.

Soal putusan MK yang final dan mengikat, Golkar meyakini hal itu masih bisa 'dibengkokkan'. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjafudian.

"Dalam sebuah wawancara, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan bisa saja berubah. Jadi keputusan final and binding itu belum tentu selamanya akan sama apabila kembali diajukan gugatan," ujar Hetifah terpisah.

Senin (30/5) sore, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas revisi UU Pilkada di Istana Negara. Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah tak akan melanggar putusan MK. Anggota DPR yang hendak berlaga di pilkada harus mundur, sedangkan petahana tak perlu mundur, semuanya berdasarkan putusan MK.

"Arahan Bapak Presiden, pertama hal-hal yang berkaitan revisi berangkat dari UU Nomor 1 tahun 2015 yang sudah baik pelaksanaannya dalam Pilkada serentak tahun 2015, untuk tidak diubah," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5/2015).

Selasa (31/5), dalam rapat pandangan mini fraksi di Komisi II, Golkar berubah sikap. Anggota Fraksi Golkar Hetifah mengatakan sebenarnya status anggota DPR tidak bisa disamakan dengan PNS dan TNI-Polri yang wajib mundur saat Pilkada. Namun, pada akhirnya Golkar mengikuti kata pemerintah.

"Namun demikian, kalau pemerintah harus berpegang teguh pada putusan MK, maka Fraksi Golkar dapat memahami sikap Pemerintah tersebut," ucap Hetifah saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2016).

Golkar seolah menuruti keinginan Pemerintah, mengikuti sikap Jokowi. Benarkah Golkar sudah takluk total kepada Pemerintah?

Peneliti CSIS Arya Fernandes menyebut Golkar saat ini memang butuh manuver untuk mengambil hati Pemerintah. Golkar perlu membuktikan komitmen mendukung Jokowi.

"Di awal-awal ini Golkar tentu ingin menunjukkan posisinya sebagai 'anak manis' di depan Pemerintah. Saya kira perubahan kebijakan Golkar umumnya didorong oleh keinginan Golkar untuk mendapatkan keuntungan politik dengan tidak mau berpolemik terkait kewajiban mundur DPR," ulas Arya saat berbincang, Rabu (1/6/2015).

Namun, Arya yakin Golkar tak takluk total kepada Jokowi. Arya memprediksi Golkar tetap akan jadi 'anak nakal' di barisan parpol pendukung Pemerintah.

"Bagaimanapun, meskipun telah bergabung bersama Pemerintah, kecil kemungkinan Jokowi bisa kendalikan Golkar. Perubahan sikap Golkar umumnya didorong untuk mendapatkan simpati masyarakat, bukan karena takluk pada Jokowi. Dalam beberapa kebijakan mendatang, bukan tidak mungkin Golkar akan berseberangan dengan Istana," ujar Arya. (tor/van)