Menkominfo: Smart Kampung Bisa Jadi Prototipe Peningkatan Pelayanan Publik

Banyuwangi - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara hari ini resmi meluncurkan program 'Smart Kampung' di Banyuwangi. Smart Kampung adalah program yang digagas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengintegrasikan antara penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan pelayanan publik.

"Sepengetahuan saya ini yang pertama kali. Ini namanya smart action, negara yang smart tidak hanya fokus pada pusat, tidak hanya fokus pada sekarang 'smart city,' tapi sudah turun ke bawah namanya 'Smart Kampung' fokusnya ke smart desa. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki pelayanan di desa-desa," papar Rudiantara usai peluncuran program Smart Kampung di Kalibendo, Banyuwangi, Selasa (31/5/2016).

Rudiantara mengaku acap mendengar mengenai program 'smart city' dan baru kali ini mendengar program 'Smart Kampung'. Dia menaruh harapan besar pelayanan public berbasis TIK ini benar-benar diaplikasikan bukan hanya di tingkatan pemerintah kabupaten namun hingga ke desa-desa.

"Saya sangat mendorong upaya-upaya di pemda. Apalagi kalau itu sudah disebut 'Smart Kampung' layanan itu bukan tingkat kabupaten saja tapi desa kepala desa. Inilah yang barangkali akan membuat desa, Banyuwangi dan negara kita maju," katanya.

Pria yang akrab dipanggil Chief Ra ini menjelaskan bila di Indonesia sedikitnya memiliki 74 ribu desa. Dia optimis bila program 'Smart Kampung' ini sukses dijalankan Banyuwangi maka program ini bisa jadi model percontohan bagi daerah lainnya.

"Kita ada 74 ribu desa saya masih jauh ini jadi model prototipe yang bisa direplikasi ke berbagai daerah-daerah. Banyak persyaratan daerah yang tidak punya kemamampuan APBD seperti Banyuwangi. Tapi minimal sama dengan Banyuwangi atau bahkan lebih baik dengan desa ini," harapnya.

Rudiantara mengatakan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik sebenarnya pihak pemerintah sudah memiliki program mengenai kewajiban pelayanan public (public service obligation). Kewajiban itu sudah diteken dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan TIK di daerah-daerah, dan saya lihat Banyuwangi telah memberikan contoh nyata. Dengan TIK seperti di Banyuwangi ini, warga dimudahkan. Ada banyak hal positif yang bisa dilakukan," ujarnya.

"Dari Kominfo program universal service obligation (PSO) terutama diprioritaskan pada 122 kabupaten berdasarkan Perpres. Di Banyuwangi ini tidak termasuk yang 122 kabupaten ini tapi kami harap Banyuwangi jadi modelnya yang bisa diterapkan pada kabupaten-kabupaten lainnya," pungkasnya.

Sebanyak 41 desa atau kelurahan di Banyuwangi telah siap disebut sebagai 'Smart Kampung'. Wilayah yang siap dengan program ini adalah desa-desa yang jauh seperti desa yang ada di Purwoharjo, Pesanggaran, Wongsorejo, Glenmore, Siliragung, Muncar, dan beberapa desa lainnya.

(ams/trw)