Annan Sampaikan Rencana Perubahan PBB

Jakarta - Sekjen PBB Kofi Annan menyampaikan cetak birunya untuk melakukan perubahan pada badan dunia yang dipimpinnya, serta sistem keamanan internasional yang telah berlaku sejak Perang Dunia II.Terdorong oleh adanya perpecahan sengit seputar perang pimpinan AS di Irak, yang menurutnya telah membawa dunia berada di persimpangan jalan, Annan mengusulkan perubahan besar dalam PBB. Annan barharap para pemimpin negara akan menyetujui rencana tersebut pada tahun ini.Dalam rencananya itu, Annan menyerukan untuk memperluas keanggotaan Dewan Keamanan, badan tertinggi PBB untuk keamanan internasional. Pemimpin badan dunia itu juga meminta Dewan Keamanan untuk memperbaiki pedoman-pedoman yang akan menentukan kapan negara-negara dibenarkan untuk berperang. Annan juga meminta negara-negara untuk menyepakati definisi terorisme yang diusulkan, yang telah diributkan selama beberapa dekade. Selain itu, Annan juga meminta dibentuknya sebuah dewan hak asasi yang baru.Demikian seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (21/3/2005). "Dalam era saling ketergantungan global, perekat kepentingan bersama, jika diterima dengan benar, akan mengikat semua negara bersama-sama dalam upaya ini, begitu pula dengan dorongan kemanusiaan kita," ujar Annan dalam sebuah laporan."Setelah periode kesulitan dalam masalah-masalah internasional, dihadapkan pada ancaman-ancaman baru dan lama yang datang dalam bentuk baru, ada kerinduan di banyak belahan dunia untuk sebuah konsensus yang didasarkan pada tindakan kolektif," imbuh Annan."Ini kesepakatan yang ditawarkan Sekjen kepada dunia," tukas kepala staf Annan, Mark Malloch Brown kepada wartawan di markas besar PBB di New York, AS.Para pemimpin dunia akan menggelar pertemuan puncak pada September mendatang. Annan berharap isu-isu yang telah bertahun-tahun menimbulkan pertentangan, akan bisa diselesaikan dalam pertemuan itu.Annan mengusulkan untuk menambah keanggotaan Dewan Keamanan PBB dari 15 negara anggota saat ini menjadi 24 negara. Annan juga mendesak dibentuknya dewan hak asasi baru yang akan dipilih oleh negara-negara anggota, sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk menekankan bahwa pembangunan, kesehatan dan hak asasi manusia merupakan faktor-faktor esensial dalam kebebasan dan keamanan rakyat dan negara. (ita/)