Jimly: Petahana Harus Mundur di Pilkada, Anggota DPR Tak Perlu

Jakarta - Pemerintah dan DPR sedang berdebat soal kewajiban mundur anggota DPR yang akan berlaga di pilkada. DPR bertahan Wakil Rakyat tak perlu mundur, Pemerintah sebaliknya, karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apa kata eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie?

Jimly rupanya sependapat dengan DPR. Menurutnya, anggota DPR tak perlu mundur jika ikut pilkada, karena tak ada konflik kepentingan terkait jabatannya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini mencontohkan peraturan di Jerman. Di sana, anggota DPR, PNS, bahkan tentara tak perlu mundur saat maju pilkada.

"Kalau di Jerman, PNS aja nggak perlu mengundurkan diri, tentara saja tidak perlu mengundurkan diri, dia hanya perlu nonaktif kalau sudah terpilih. Mengapa demikian? Karena semua sistem birokrasi negara sudah profesional, kalau kita kan belum," kata Jimly kepada wartawan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Oleh karena menurut Jimly birokrasi di Indonesia belum profesional, maka, seharusnya incumbent yang maju di pilkada diwajibkan mengundurkan diri. Ada kekhawatiran incumbent akan memanfaatkan anak buahnya untuk memenangkan pilkada.

"Kalau dia misalnya gubernur, kalau dia mau nyalon, nyalon lagi, nanti kalau birokrasi dia pakai atau misalnya dia apa, ukurannya adalah konflik kepentingan. Kalau jabatannya tidak konflik kepentingan ya nggak apa-apa," ulas Jimly.

Untuk anggota DPR, menurut Jimly tidak ada konflik kepentingan. Sehingga, seharusnya anggota DPR tak perlu mundur jika ingin berlaga di pilkada.

"Khusus anggota DPR, ukurannya itu konflik kepentingan, tidak ada. Jadi saya setuju tidak perlu mengundurkan diri kalau anggota DPR, cuti cukup," ujar Jimly.

Menurut Jimly, incumbent dan anggota DPR tak bisa dibandingkan. Menurut dia, tak tepat membandingkan anggota DPR yang mau ikut pilkada dengan incumbent yang ikut pilkada.

"Kalau mau membuat perbandingan itu harus apple to apple, bukan apple to banana," ujarnya soal anggota DPR dan incumbent. (tor/tor)