.webp)
Novanto mengumumkan struktur kepengurusan Golkar periode 2016-2019 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016). Ia mengaku, terpaksa 'menggemukan' jumlah kepengurusan sebab harus mengakomodir berbagai pihak. Termasuk dari kubu Munas Bali dan Munas Ancol, juga dari para mantan caketum Golkar.
"Suasana cukup alot, dinamis bahkan menegangkan karena yang kita bicarakan nasib partai 3 tahun ke depan. Dalam menyusun kepengurusan ada beberapa prinsip. Yaitu pertama rekonsiliasi sesuai tujuan munaslub," ujar Novanto saat pengumuman pengurus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada banyak nama pendukung Novanto yang masuk dalam struktur kepengurusan. Seperti Kahar Muzakir yang menjadi Ketua Koordinator Bidang Kepartaian, Nusron Wahid yang mendapat posisi Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa dan Sumatera).
Kemudian ada Ketua Koordinator Bidang Kesra Roem Kono, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin, serta Bendahara Umum Robert Kardinal. Ada juga yang dari gerbong Munas Ancol yang diakomodir.
Seperti Zainudin Amali yang menjadi Ketua Bidang Otonomi daerah dan pedesaan, Lawrance Siburian dan Dave Laksono yang menjadi wasekjen Partai Golkar. Sementara itu Agung Laksono diangkat menjadi Ketua Dewan Pakar.
Kemudian Novanto juga mengakomodir mantan caketum Golkar. Hanya Syahrul Yasin Limpo yang tidak masuk dalam jajaran kepengurusan. Ade Komarudin ditempatkan sebagai Wakil Ketua I Dewan Pembina, Airlangga Hartarto menjadi Ketua Koordinator Bidang Perekonomian, Aziz Syamsudin sebagai Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Kemudian ada Mahyudin sebagai Anggota Dewan Pakar Golkar, Indra Bambang Utoyo menjadi Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan serta Priyo Budi Santoso sebagai Anggota Dewan Pembina. Sementara itu mantan Ketum Golkar Aburizal Bakrie diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Visi negara kesejahteraan, implementasinya harus tercermin dalam struktur dan pembindangan kerja khususnya kepengurusan DPP Golkar karena itu kami memberi penajaman terhadap bidang-bidang yang menjadi prioritas dalam visi negara kesejahteraan," jelas Novanto.
Beberapa nama sesepuh Golkar pun turut disertakan oleh Novanto. Yakni BJ Habibie sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Wakilnya adalah Akbar Tandjung dan Luhut B Pandjaitan. Luhut sendiri disebut-sebut sebagai pendukung Novanto dilingkungan istana. Sementara itu Wapres Jusuf Kalla yang kabarnya mendukung Ade Komarudin saat Munaslub lalu, tidak mendapat jabatan apa-apa.
Sesepuh lain yang masuk di jajaran kepengurusan adalah Ginandjar Kartasasmita dan Abdul Latief sebagai anggota Dewan Kehormatan. Lalu ada juga senior Golkar yang diakomodir seperti Marzuki Darusman, Sharif Cicip Sutardjo, Fadel Muhammad di posisi Dewan Pembina.
"Kepengurusan DPP harus mencerminkan kebhinekaan. Ini kami lakukan secara prorposional dan sesuai ketentuan organisasi," kata Novanto.
Bagi-bagi jabatan Novanto juga mempertimbangkan kader muda dan kader perempuan. Setidaknya tiga kader Golkar yang sempat dipecat karena mendukung Jokowi ketika Pilpres 2014 lalu mendapat jatah. Pertama adalah Nusron, lalu Ace Hasan Syadzily yang menjadi wasekjen, dan Agus Gumiwang yang menjadi Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat.
"Ada kriteria regenerasi dalam kepengurusan, karena itu kami sepakat kami memberikan tempat yang lebih besar untuk kader generasi dalam kepengurusan Partai Golkar," terang Novanto.
"Keterwakilan perempuan, sesuai amanah UU, parpol keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ini jadi pertimbangan penting dalam menyusun. Alhamdulillah Golkar punya banyak stok kader perempuan. Tadi di detik-detik terakhir kurang, maka ditambah dua lagi," sambungnya.
Beberapa nama kader perempuan yang masuk dalam jajaran kepengurusan selain Nurul Arifin, seperti Meutya Hafidz sebagai Ketua Bidang Luar Negeri, Wabendum Tety Kadi dan Titiek Soeharto sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar.
Meski begitu, Novanto ternyata juga mengakomodir sejumlah kader yang menjadi kontroversi. Meski Yahya Zaini yang sempat bermasalah dengan video mesum dicoret, setidaknya ada 5 nama kader kontroversial karena kasus hukum.
Yaitu Nurdin Halid sebagai Ketua Harian, Fadh El Fouz Arafiq dan Sigit Haryo Wibisono. Ketiganya pernah menjadi narapidana dalam tiga kasus yang berbeda. Sementara itu dua nama kader yang terseret kasus hukum lainnya dan masuk dalam kepengurusan adalah Ahmad Hidayat Mus dan putera Novanto, Reza Herwindo.
"Kami tidak ingin banyak wacana dan perdebatan. Kami ingin bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Maka program 100 hari ini sudah kita rancang. Minggu depan kita akan berkeliling ke seluruh Indonesian" ujar Novanto.
Tak hanya itu, Novanto juga sudah memberi nama struktur organisasi kepengurusan Golkar tersebut. Yakni Kabinet Akslerasi Kerja.
"Periode kepengurusan cukup pendek, tinggal 3 tahun lagi. Sementara agenda politik sudah membentang, ada pilkada 2017, 2018 dan pemilu 2019 pileg dan pilpres serentak," terang dia.
"Itu diperlukan percepatan kaderisasi, konsolidasi. Untuk itu saya akan memberi nama kepengurusan sebagai kepengurusan akselerasi kerja," tambah Novanto.
Golkar belum merilis secara tertulis kepengurusan baru itu. Ada info beredar kepengurusan ini masih akan berubah karena ada sejumlah pihak yang merasa belum terakomodir. Namun belum ada pihak dari pengurus yang bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut.
(ear/tor)
