Ahok: Ribut RT/RW karena 'Lapak Duit' Mereka Kami Bongkar, Tak Terkait Qlue

Jakarta - Ribut-ribut soal ketua RT dan RW di Jakarta belakangan ini dinilai Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) bukan karena aplikasi Qlue. Keributan itu karena ada 'lapak duit' RT dan RW yang dibongkar Ahok sehingga tak lagi bisa mengalirkan keuntungan bagi RT dan RW yang bersangkutan.

"Ini sebenarnya enggak ada urusan dengan Qlue, ini sebenarnya urusannya adalah lapak-lapak kami bongkarin," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/6/2016).

Ahok menyebut oknum RT dan RW "berjualan izin lapak" senilai Rp 1,5 juta per bulan. Duit dari PKL mengalir ke RT dan RW. Ada pula duit parkir liar. Selain itu, 'lapak duit' oknum RT dan RW juga merambah ke rekomendasi dan perizinan yang dibutuhkan warga. Ahok menyebut ini sebagai tindakan 'pemalak'.

"Kalau sekarang, enak. Bisa dapat parkiran, lapak, surat rekomendasi, jual beli tanah, mau buka izin usaha toko, Rp 1 juta di Jakbar mintanya. Ini bukan cerita omong kosong. Laporan demi laporan tentang oknum RT/RW yang merasa berkuasa. Tapi satu pihak kalau ditekan, kamu bilang, 'Saya bukan bagian dari pemerintah.' Tapi kamu jadi pemalak," kata Ahok.

Persoalan aplikasi Qlue, menurut Ahok, hanyalah dalih yang digunakan oknum RT/RW untuk mempermasalahkan 'lapak duit' mereka yang ditertibkan Ahok. Soalnya, tak enak pula bila para oknum RT/RW secara vulgar meminta agar 'lapak duit' mereka jangan digusur.

"Kalau mau ribut sama saya, dia bilang, 'Gue ribut sama Ahok." Kenapa? 'Karena lapak saya diambil.' Ya malu dong. 'Gue ribut sama Ahok karena parkir diambil sama UPT Parkir.' Ya malu dong dia ngomong begitu," ujar Ahok.

Adalah Ketua RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Agus Iskandar, yang mengaku dipecat oleh Lurah karena dianggap menolak penggunaan aplikasi Qlue. Setiap RT dan RW diwajibkan melaporkan tiga kali sehari situasi di kawasannya lewat aplikasi Qlue. Agus menyatakan tak ingin terbebani dengan tugas ini, meski dia juga menolak mundur dari jabatan Ketua RW.

"Saya hanya minta agar beban seperti ini jangan terlalu dibebankan kepada RT dan RW," kata Agus kepada detikcom.

Setiap bulan, ketua RT mendapat uang operasional total Rp 975 ribu dan ketua RW Rp 1,2 juta. Satu kali laporan ke Qlue dihargai Rp 10 ribu. Ahok memantau kinerja RT dan RW serta jajaran PNS yang lain lewat aplikasi Qlue. (aan/nrl)