DetikNews
Senin 30 Mei 2016, 10:45 WIB

Mengaku Dipecat Ahok Karena Qlue, Ketua RW 12 Kebon Melati: Saya Tak Akan Mundur

Ray Jordan - detikNews
Mengaku Dipecat Ahok Karena Qlue, Ketua RW 12 Kebon Melati: Saya Tak Akan Mundur Foto: dok. Qlue Indonesia
Jakarta - Ketua RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Agus Iskandar, mengaku dipecat oleh Lurah Kebon Melati karena dianggap menolak penggunaan aplikasi Qlue. Namun Agus bersikukuh dirinya tidak akan mundur meski dipecat.

"Jadi, saya dipanggil sama Lurah (Kebon Melati), dia minta saya untuk mengundurkan diri dari Ketua RW 12. Alasannya karena saya dinilai menolak penggunaan aplikasi Qlue," kata Agus saat dikonfirmasi detikcom, Senin (30/5/2016).

Seperti diketahui, ketua RT dan RW diwajibkan melaporkan 3 kali sehari kegiatan di kawasan mereka bertugas lewat aplikasi Qlue sesuai SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016. Laporan itu seperti kegiatan gotong royong, membersihkan selokan, ada orang berantem, sampah berserakan, angkot ngetem, dll. Dengan pelaporan itu maka ketua RT dalam sebulan akan mendapatkan uang operasional Rp 900 ribu dan ketua RW Rp 1,2 juta plus masing-masing diberi "uang pulsa" Rp 75 ribu. Satu laporan di Qlue dihargai Rp 10.000.

Agus menegaskan dia menolak untuk mengundurkan diri. Namun, Lurah yang menemuinya itu mengatakan jika tidak mengundurkan diri maka pihak kelurahanlah yang akan dipecat.

"Kata Lurahnya, jika saya tidak dipecat maka Lurah dan perangkatnya yang akan dipecat," kata Agus.

Meski begitu, lanjut Agus, Lurah tersebut bingung untuk memecat Agus. Pasalnya tidak ada landasan hukum yang kuat yang mengharuskan pemecatan tersebut.

Agus menjelaskan, keharusan ketua RT dan RW menggunakan aplikasi Qlue dituangkan dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016. Namun di dalam SK itu tidak disebutkan sanksi jika tidak menggunakan Qlue, melainkan lebih kepada mengatur tentang uang operasional yang diberikan kepada setiap ketua RT dan RW.

"Jadi, sebetulnya sudah dilakukan pemecatan saya secara lisan, tapi lurahnya sendiri bingung mau pakai aturan mana, karena enggak ada aturannya. Apalagi saya sudah 1,5 tahun terpilih sebagai Ketua RW, tapi SK saya sampai sekarang ini belum turun. Lalu apa yang mau dipecat? Dan bagi saya ini tidak perlu legalitas dari pemerintah. Legalitas kita dipilih oleh masyaratakat, kenapa harus ada campur tangan pemerintah. Terus terang, di SK 903 itu tidak ada bicara sanksi pemecatan," jelas Agus.

Agus menegaskan, dia bukanlah orang yang anti aplikasi Qlue. "Saya juga bukan anti Gubernur, bukan anti Ahok. Saya hanya minta agar beban seperti ini jangan terlalu dibebankan kepada RT dan RW," katanya.

Agus juga menegaskan, dirinya tak akan mundur dari jabatan Ketua RW yang telah diembannya selama lebih kurang 1,5 tahun ini. "Sampai sekarang saya masih tetap bertugas, dan saya tidak akan mundur walapun akan dimundurkan," katanya.

Sekadar informasi, Qlue merupakan sebuah aplikasi lokal di bawah PT Qlue Performa Indonesia atau lebih dikenal Qlue Indonesia yang telah menjadi mitra Pemprov DKI selama 10 tahun mendatang. Qlue dipercaya sebagai salah satu solusi digital untuk menampung segala laporan masyarakat yang telah terintegrasi dengan Pemprov DKI mulai dari level kelurahan, kecamatan, kotamadya, dinas hingga staf pemerintah serta rekan bisnis.

Melalui aplikasi Qlue, semua warga Jakarta dapat memberikan keluhan langsung tentang sarana dan prasarana terkait publik. Keluhan tersebut juga akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Tujuan aplikasi Qlue untuk 'memperkuat suara warga demi menjadikan kota-kota di Indonesia lebih baik lagi'. Aplikasi ini bisa diinstall di smartphone berbasis iOS dan Android.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) juga selalu memantau kinerja anak buahnya melalui Qlue. Perangkat daerah harus memanfaatkan betul Qlue ini karena bila tidak maka Ahok tidak segan-segan melakukan 'cuci gudang' PNS yang tidak menindaklanjuti keluhan warga.


(jor/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed