"Menyangkut masalah komunisme, kita sudah punya parameter yang menjadi pegangan kita, kita jangan terbawa pembicaraan di luar. Pancasila adalah ideologi negara. Tap MPR No 1/2003, dan itu melarang paham komunisme di Indonesia," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).
Menurut Luhut, negara tidak akan meminta maaf pada Partai Komunis Indonesia atas apa yang terjadi pada saat pemberontakan 1965. "Anda harus paham ini, bahwa kita, negara ini tidak akan pernah minta maaf pada pemberontakan 1965," tegas Luhut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Luhut itu kan pertikaian politik, untung yang menang TNI atau negara, kalau yang menang PKI habis juga kita dibunuh," tutur Luhut menirukan statement Presiden Jokowi.
Luhut menambahkan, bahwa kita hidup dalam suasana dunia global, apa yang terjadi dulu tidak bisa dilupakan begitu saja. Namun kita harus tunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia bukanlah bangsa pembunuh.
"Kita tidak akan pernah memaafkan PKI, tapi kita tidak bisa juga ignore atau memungkiri bahwa kita hidup dalam suasana dunia global, kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa bangsa ini bukan bangsa pembunuh," sambung Luhut.
"Kita tidak sepakat bahwa jumlah yang mati tahun 1965 yaitu 400 ribu orang. Bahwa ada korban, ya, tapi jumlahnya jauh di bawah angka itu," lanjutnya.
Luhut pun menegaskan dan meminta para pelatih kader bela negara, agar tidak perlu menyesalkan peristiwa yang menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia.
"Sekali lagi saya minta para pelatih juga paham, bahwa kita tidak pernah ada pikiran sedikit pun untuk minta maaf pada PKI itu. Kita mungkin menyesalkan peristiwa itu, karena itu akan menjadi sejarah kelam bagi bangsa ini," pungkas Luhut. (adf/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini