Jangan Buru-buru Ngaku Oposisi

Jakarta - Sidang paripurna DPR tentang harga BBM syarat dengan muatan politis. Suara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDIP) dan kawan-kawan menolak kenaikan harga BBM hanya bagian strategi menarik simpati rakyat.Sejak awal pembahasan kenaikan harga BBM di DPR diduga memang bakal penuh dengan kepentingan politik. Fraksi-fraksi yang ada di DPR punya agenda untuk mencapai tujuan masing-masing. Misalnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), tentu memiliki 'kewajiban' mengawal kebijakan pemerintah tersebut. Maklum, kedua berada di bawah pengaruh langsung RI 1 dan RI 2.Bargaining politik juga disinyalir melatar belakangi sikap fraksi yang belakangan melunak. Misalnya saja Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), yang awalnya menolak namun belakangan terkesan tidak tegas alias melunak. Konon perubahan sikap ini disebabkan deal-deal politik Ketua Umum PPP Hamzah Haz dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Seperti diketahui, sejumlah kader senior PPP melakukan penggalangan kekuatan untuk mendongkel Hamzah. sa;ah satunya lewat forum silahturahmi nasional yang meminta percepatan muktamar. Salah satu motor gerakan Silatnas itu adalah Bachtiar Chamsyah, yang juga Menteri Sosial di kabinet SBY. Kabarnya, Hamzah meminta SBY menjinakkan Bachtiar Chamyah. Sebagai bayarannya ya itu tadi, FPPP merubah sikapnya soal kenaikan harga BBM.Suara FPDIP Cs yang menolak kenaikan harga BBM juga memiliki aroma politis yang kuat. PDIP tentunya tidak ingin kehilangan momen untuk menarik simpati rakyat yang terlepas dalam pemilu 2004 lalu. Segala upaya akan dilakukan oleh FPDIP untuk menujukkan kesan bahwa mereka konsern dengan penderitaan rakyat akibat kenaikkan harga BBM.Pengamat politik Sukardi Rinakit malah menilai, tindakan anggota FPDIP yang 'menyerbu' meja pimpinan dewan over acting. Masih banyak cara yang lebih terhormat bagi FPDIP untuk menujukkan sikapnya, misalnya melakukan walk out. Sikap FPDIP merupakan kesalahan strategi dan bisa merugikan diri sendiri."Menurut saya itu merupakan kesalahan strategi PDIP. Seharusnya kalau tidak setuju bisa walk out lalu membuat statement kepada pers mengapa mereka tidak menyetujui hal tersebut. Tentunya ditunjang dengan data-data yang bagus sehingga mereka lebih menghargai parlemen," tukas Sukardi,Hal senada juga disampaikan oleh pengamat polik lainnya, Arbi Sanit. Pria berambut panjang ini mengatakan, tindakan emosioal anggota FPDIP itu justru menguntungkan pemerintah. Peristiwa tersebut jelas menunjukkan bahwa kekisruhan sebenarnya tejadi di parlemen bukan di pemerintahan.Arbi Sanit juga mengatakan, dirinya melihat ada upaya-upaya untuk melakukan manipulasi persidangan. Sehingga dalam persidangan tersebut muncul perseteruan yang memuncak dan berakhir pada kericuhan. Menurut Arbi Sanit, hal tersebut sama persis dengan praktik politik Orde Baru.Bagi sejumlah kalangan yang kerap melakukan gerakan ekstra parlementer menolak kenaikan BBM, kericuhan di sidang Paripurna DPR itu hanya dagelan belaka. Sebab menurut mereka, dalam catatan sejarah parlemen Indonesia belum pernah benar-benar membela rakyat. Semuanya serba tawar-menawar politik."Mereka hanya melakukan semua itu untuk memperoleh dan bagi-bagai kekuasaan. Soal BBM naik dan soal perut rakyat, itu hanya digunakan sebagai barang dagangan saja," kata pentolan Forum Kota (Forkot) cabang UIN Syarief Hidayatullah, Mixil Minamunir.Mixil juga mengaku dirinya pesimis Paripurna DPR akan menghasilkan keputusan yang pro-rakyat, dalam hal ini menolak kenaikan harga BBM. DPR akan tetap bisa menerima kenaikan harga BBM meski dengan beberapa penekanan, seperti penyaluran dana kompensasi yang harus diperhatikan dan sebagainya.Seperti yang saya katakan tadi, belum ada sejarahnya DPR memperjuangkan rakyat. Mereka tidak murni, mereka hanya ingin kekuasaan. dan kami ingin membuka mata masyarakat. Kita akan terus demo dengan atau tanpa dukungan anggota DPR," tegas Munir.Savic Aleha, aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menilai, terlalu pagi menyebut anggota DPR yang menolak kenaikan harga BBM sebagai oposisi. Menurutnya, sikap yang dilakukan oleh FPDIP Cs baru sebatas level asal berbeda dengan pemerintah. Kritik yang dilakukan FPDIP juga hanya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertentu.Padahal, sambung Savic, yang namanya oposisi mengkritik pemerintah dalam segala hal, misalnya masalah pendidikan, UU, birokrasi, korupsi, penggusuran dan sebagainya. Namun semua hal itu tidak pernah dilakukan oleh PDIP. Jadi apa yang dilakukan FPDIP baru sebatas mecari popularitas dan belum pada tingkatan melihat apakah kebijakan pemerintah itu merugikan rakyat atau tidak."Saya kira rakyat tidak akan melihat FPDIP memperjuangkan mereka. Yang ditaangkap rayat, semua fraksi di DPR telah menujukkan sikap berpolitik yang tidak beretika," papar mantan dedengkor Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) ini.Berbagai kritikan tersebut ditanggapi dingin oleh anggota FPDIP, Permadi. Menurut Permadi apakah kejadian tersebut bagian dari kesalahan strategi PDIP, dirinya menyerahkan sepenuhnya terhadap rakyat Indonesia. Masalah ini, kata Permadi, sangat tergantung cara pandang masing-masing pihak.Namun secara pribadi Permadi menegaskan, peristiwa tersebut tidak terjadi begitu saja. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Menurut Permadi, penyebab utama kejadian itu adalah ketidakmampuan Agung Laksono memimpin sidang paripurna dengan baik.Permadi membantah dalam kejadian itu ada upaya memukul dan melempar Agung dengan gelas. Di samping itu, segala persoalan telah selesai tanpa dendam begitu masing-masing keluar dari ruang sidang. (djo/)