Luhut: Golkar Tak Ingin Ada Nama Kriminal Masuk Dalam Kepengurusan

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyebut pimpinan Golkar tidak menginginkan ada nama-nama yang pernah masuk berurusan dengan kriminal masuk dalam kepengurusan inti. Luhut akan mengecek ke Golkar.

"Saya cek. Setahu saya Golkar itu ingin tidak ada nama-nama yang pernah berurusan dengan kriminal masuk ke dalam kepengurusannya," ujar Luhut Pandjaitan di Balai Diklat Kemendagri, Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (26/5/2016).

Menyoal pertemuannya dengan Setya Novanto dan Yorrys Raweyai hari ini, Luhut enggan menyampaikan isi pembicaraan tersebut. "Saya baru datang tadi pagi, nanti lah," kata Luhut.

Luhut menilai Setya Novanto terpilih secara demokratis. Oleh karenanya, dia meminta Novanto dibiarkan menyusun kepengurusannya tanpa ada intervensi.

"Biarkan dia menyusun pimpinannya," kata Luhut.

Perlu diketahui, ada sejumlah eks narapidana kasus korupsi dalam jajaran pengurus inti Golkar. Dalam bocoran dokumen yang diterima detikcom, Kamis (26/5/2016), ada 75 nama pengurus DPP Golkar. Namun sepertinya 75 nama itu belum seluruhnya, karena Golkar di bawah kepemimpinan Novanto menyatakan akan menyusun kepengurusan dengan jumlah 150-an pengurus.

Dari daftar nama pengurus Golkar, bisa dikatakan ada sejumlah kejutan. Nurdin Halid, seperti yang sudah ramai diberitakan sebelumnya, diberi posisi Ketua Harian. Nurdin pernah divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi minyak goreng.

Nah, nama kejutan ada di posisi Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik, yang diisi oleh Yahya Zaini. Seperti diketahui, saat masih menjadi anggota DPR, Yahya Zaini pernah tersangkut kasus video mesum dengan pedangdut Maria Eva.

Nama lain yang terbilang kejutan adalah masuknya Fahd El Fouz Arafiq sebagai Ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olah Raga. Seperti diketahui Fahd pernah mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi Alquran. Ada juga Sigit Haryo Wibisono. Sigit pernah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnain, Dirut PT Putra Rajawali. Dia bebas 6 September 2015. (tfq/tor)